BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berhasil membawa pulang tiga penghargaan dalam ajang High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD Provinsi Jawa Timur 2026.
Prestasi tersebut menjadi pengakuan atas kinerja daerah dalam digitalisasi transaksi, optimalisasi pajak, serta dukungan terhadap kelancaran mobilitas masyarakat.
Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Tiga penghargaan yang diraih Bojonegoro meliputi Kabupaten/Kota dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2026 tertinggi, Sinergitas Opsen Pajak Daerah Terbaik ke-3, serta TPID Pendukung Program Kelancaran Mobilitas.
Dalam kegiatan tersebut, Khofifah menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
“Pemerintah tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok bahan pokok. Kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen juga harus menjadi perhatian utama,” tegas Khofifah.
Ia juga meminta daerah memperkuat pasar murah, kerja sama antardaerah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memantau perkembangan harga.
Koordinasi dengan Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, PLN, dan instansi terkait juga perlu ditingkatkan guna memastikan pasokan pangan, energi, dan transportasi tetap aman.
Khofifah mengingatkan bahwa penghargaan bukan sekadar simbol keberhasilan, melainkan bentuk apresiasi atas kerja bersama sekaligus motivasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Penghargaan merupakan bentuk pengakuan atas kerja bersama sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, bagi Pemkab Bojonegoro, tiga penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan transparansi transaksi pemerintahan, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.
Pemkab Bojonegoro juga berkomitmen memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan guna menjaga pasokan kebutuhan pokok, mengendalikan harga, serta memastikan distribusi dan mobilitas masyarakat berjalan lancar selama libur akhir tahun. (Prokopim)






