BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan strategi untuk menjaga pembangunan dan pelayanan publik dalam penyusunan APBD 2027 di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Penguatan pendapatan asli daerah (PAD), penentuan belanja prioritas, serta percepatan pengentasan kemiskinan menjadi perhatian utama pemerintah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat membacakan jawaban Bupati Setyo Wahono atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna, Rabu (28/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, S.Pd.
Nurul Azizah menegaskan, penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setiap program perlu dirancang secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Optimalisasi pendapatan daerah dan penentuan prioritas belanja perlu dilakukan secara cermat agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik terjaga.
Salah satu persoalan yang dibahas ialah penurunan pendapatan daerah serta ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Untuk mengantisipasinya, Pemkab Bojonegoro berupaya memperluas potensi PAD melalui pembenahan administrasi pajak dan retribusi, digitalisasi pembayaran, validasi data, serta peningkatan pengawasan penerimaan.
Wabup juga menekankan bahwa peningkatan PAD tidak harus dilakukan dengan menaikkan pungutan kepada masyarakat.
Pemerintah memilih mengoptimalkan potensi penerimaan yang belum tergarap, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan agar kegiatan usaha serta iklim investasi tetap terjaga.
Di sisi belanja, pemerintah akan menyesuaikan alokasi anggaran dengan kapasitas keuangan dan tingkat urgensi pembangunan.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan desa, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta program pengentasan kemiskinan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial, jumlah masyarakat yang menerima manfaat, kesiapan teknis, serta keterhubungan antarwilayah.
Pemkab juga menekankan pentingnya pengawasan berkala terhadap progres fisik dan keuangan proyek untuk menjaga mutu pekerjaan dan mencegah keterlambatan.
Pengelolaan anggaran desa dan belanja tidak terduga turut menjadi bagian dari pembahasan.
Pemkab menyatakan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah perlu diperkuat agar program pembangunan desa berjalan sesuai aturan, sedangkan penggunaan anggaran darurat harus didasarkan pada kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan disiplin pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, serta pengendalian keuangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko keterlambatan program dan mencegah munculnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) akibat kegiatan yang tidak terlaksana sesuai jadwal.
Dalam rapat tersebut, Nurul Azizah turut menyampaikan perkembangan angka kemiskinan Bojonegoro.
Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat kemiskinan pada 2026 tercatat sebesar 10,69 persen, turun dari 11,49 persen pada 2025 atau berkurang 0,80 poin persentase.
Capaian itu dinilai menjadi modal untuk melanjutkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab berupaya menjaga tren penurunan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan pembangunan desa, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
“Upaya pengentasan kemiskinan perlu terus dilanjutkan secara konsisten melalui kolaborasi berbagai pihak dan program yang tepat sasaran,” menjadi penekanan pemerintah daerah dalam pembahasan tersebut.
Melalui pembahasan Raperda APBD 2027, Pemkab Bojonegoro dan DPRD diharapkan dapat menyepakati kebijakan anggaran yang realistis, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Anggaran tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk menjaga pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Rapat paripurna itu berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”.
Semangat tersebut menjadi pengingat pentingnya kolaborasi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan Bojonegoro. (*)
