GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mempercepat pendataan masyarakat melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk meningkatkan akurasi data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Sebanyak 300 peserta dari unsur TNI dan Polri mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Senin (26/10/2026).
Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, mengatakan program tersebut menjadi langkah untuk menyelaraskan data kemiskinan yang berasal dari berbagai sumber.
Perbedaan data BPS, hasil verifikasi desa, dan sistem kementerian menjadi alasan perlunya pemutakhiran melalui mekanisme digital.
“Perbedaan data ini menjadi salah satu alasan kita mempercepat pelaksanaan Perlinsos Digital. Kita ingin seluruh data masyarakat dapat terhubung dan diverifikasi melalui sistem sehingga penentuan penerima bantuan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujar Alif.
Data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut mencatat angka kemiskinan Gresik sebesar 9,95 persen atau sekitar 130 ribu jiwa berdasarkan BPS.
Sementara itu, hasil verifikasi desa diperkirakan mencapai 140 ribu jiwa, sedangkan data kelompok desil 1–4 dalam sistem DTKS disebut sekitar 500 ribu jiwa.
Pemkab Gresik menargetkan sekitar 442.390 kepala keluarga (KK) masuk dalam pendataan Perlinsos Digital.
Keterlibatan TNI dan Polri diharapkan memperluas jangkauan pendataan sekaligus membantu memastikan informasi masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Alif menegaskan, pendaftaran dalam sistem tidak otomatis membuat seseorang berhak menerima bantuan sosial.
Penetapan penerima tetap mengikuti penilaian kelayakan dan tahapan verifikasi yang berlaku.
“Proses pendaftaran tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi penerima bantuan. Penentuan kelayakan tetap dilakukan melalui sistem dan tahapan verifikasi yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, Kasat Binmas Polres Gresik, AKP M. Nur Setyabudi, menekankan pentingnya ketelitian pendataan, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektor.
Para agen juga diminta menjaga integritas, mengantisipasi penyalahgunaan data dan pungutan liar, serta menyampaikan laporan berdasarkan fakta.
Bimtek tersebut menghadirkan Kepala Dinas Sosial Gresik Umi Khoiroh dan Kepala Disdukcapil Gresik Muhammad Hari Syawaludin sebagai pemateri.
Peserta juga didorong membantu aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung kelancaran pendataan.
Melalui program ini, Pemkab Gresik berharap kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas data perlindungan sosial.
Dengan data yang lebih akurat dan terverifikasi, penyaluran bantuan diharapkan semakin tepat sasaran. (*)
