BOJONEGOROtimes.Id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti penyusutan anggaran daerah dalam Rancangan APBD 2027.
Penurunan belanja sebesar Rp1,41 triliun, pemangkasan bantuan keuangan desa hingga 40,70 persen, serta rendahnya serapan belanja modal menjadi catatan utama yang disampaikan dalam rapat paripurna, Rabu (21/10/2026).
Melalui juru bicara fraksi, Sutikno, PKB meminta pemerintah daerah memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, perubahan kemampuan fiskal tidak boleh menghambat pembangunan infrastruktur, produktivitas pertanian, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi perdesaan.
“APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar perhitungan angka. Setiap alokasi anggaran perlu memberikan manfaat nyata dan merata bagi warga Bojonegoro,” demikian penekanan Fraksi PKB dalam pandangan umumnya.
Dalam rancangan APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp5,08 triliun, turun sekitar 21,75 persen dibandingkan APBD 2026.
Sementara itu, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan Rp418,73 miliar atau berkurang 16,89 persen.
Bantuan keuangan desa juga turun menjadi Rp651,04 miliar.
PKB mengingatkan, pengurangan anggaran tersebut harus diperhitungkan secara cermat agar tidak berdampak pada konektivitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan desa.
Pemerintah daerah diminta menjaga program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama sektor pertanian dan infrastruktur publik.
Selain persoalan alokasi, PKB menyoroti realisasi belanja modal yang dalam dokumen pandangan umum disebut baru mencapai 4,44 persen hingga pertengahan tahun pelaksanaan APBD.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar pembangunan fisik tidak terlambat.
“Perencanaan kegiatan harus disiapkan sejak awal, disertai percepatan proses lelang dan pengadaan barang maupun jasa. Jangan sampai pelaksanaan pembangunan menumpuk di akhir tahun sehingga manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi pendapatan, target APBD 2027 diperkirakan mencapai Rp4,49 triliun, turun Rp75,82 miliar atau 1,66 persen.
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp3,27 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan meningkat 11,90 persen menjadi Rp1,21 triliun.
PKB mendorong optimalisasi pajak dan retribusi melalui perluasan basis pendapatan, pembaruan data wajib pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan.
Digitalisasi pengelolaan pendapatan juga perlu diperkuat agar kemandirian fiskal daerah meningkat dan ketergantungan pada dana transfer pusat berkurang.
Fraksi ini turut menekankan pentingnya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp125,92 miliar dinilai perlu ditopang tata kelola yang baik dan strategi bisnis yang terukur agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah.
Pada pos pembiayaan, rancangan APBD 2027 mencatat pembiayaan netto Rp594,88 miliar untuk menutup defisit.
Pemerintah daerah merencanakan penerimaan dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp794,88 miliar, sementara pengeluaran Rp200 miliar dialokasikan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah.
PKB mendukung rencana Dana Abadi Daerah, tetapi meminta kejelasan dasar hukum, transparansi pengelolaan investasi, serta kepastian pemanfaatan hasilnya.
Dana tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Bojonegoro.
Fraksi PKB juga mengingatkan agar evaluasi SiLPA tidak berhenti pada upaya menekan angka sisa anggaran.
Perbaikan perencanaan dan percepatan pelaksanaan kegiatan harus menjadi perhatian agar anggaran yang tersedia benar-benar terserap untuk program pembangunan.
Selain itu, PKB meminta pemerintah memastikan pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan, termasuk alokasi pendidikan minimal 20 persen dan infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen sebagaimana disoroti dalam dokumen pandangan umum fraksi.
Anggaran juga diharapkan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan penguatan swasembada pangan.
PKB berharap seluruh catatan tersebut menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama komisi-komisi DPRD Bojonegoro.
Pihaknya juga menegaskan, keberhasilan APBD 2027 tidak hanya diukur dari besaran anggaran, tetapi juga dari efektivitas penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (Az)
