BOJONEGOROtimes.Id – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa setiap anggaran daerah harus menghasilkan kinerja yang terukur dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 oleh Kementerian PANRB, Jumat (9/10/2026).
“Perencanaan harus berorientasi pada kemanfaatan. Anggaran yang kita gunakan harus menghasilkan kinerja dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Setyo Wahono di Ruang Angling Dharma lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro.
Menurut Bupati, evaluasi SAKIP menjadi momentum untuk memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan capaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan selaras.
Seluruh tahapan harus terus diperbaiki agar pembangunan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti masukan serta rekomendasi evaluator.
Evaluasi SAKIP, kata dia, tidak boleh berhenti pada urusan administrasi, tetapi harus menjadi sarana memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas kinerja aparatur.
“Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasi program, harus terus kita cermati. Tujuannya agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui evaluasi SAKIP 2026, Pemkab Bojonegoro mendorong penguatan akuntabilitas, budaya kerja berbasis hasil, serta keberlanjutan manfaat pembangunan bagi masyarakat hingga generasi mendatang.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Nurul Azizah, Sekretaris Daerah Edi Susanto, staf ahli bupati, asisten Sekda, kepala OPD, serta seluruh camat se-Kabupaten Bojonegoro. (*)
