BOJONEGOROtimes.Id – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyerap aspirasi warga Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, melalui kegiatan Medhayoh Dialog Interaktif edisi 1 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, pembangunan infrastruktur jalan, akses pendidikan, beasiswa hingga persoalan layanan publik menjadi sejumlah isu yang dibahas.
Kegiatan yang digelar di rumah Surali, Dusun Daplangu, Desa Napis, itu mengusung tema peningkatan infrastruktur jalan serta penguatan akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung pembangunan daerah.
Dalam dialog tersebut, Setyo Wahono mengungkapkan rencana pemekaran Desa Napis yang memiliki wilayah luas, terdiri atas 11 dusun dengan sekitar 9.000 penduduk.
Pemekaran diharapkan memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan pelayanan pemerintahan desa.
“Desa Napis memiliki wilayah yang luas. Pemekaran diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses pelayanan pemerintahan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati menyoroti pentingnya kelancaran distribusi hasil pertanian, ketersediaan air bersih melalui PDAM, serta pengairan.
Ia menegaskan, konektivitas wilayah dan pendidikan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anwar Mukhtadlo, memaparkan sejumlah program pendidikan, mulai dari pencegahan anak tidak sekolah (ATS), beasiswa keluarga miskin hingga perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
“Kami telah menugaskan guru SD dan PAUD untuk mendata anak tidak sekolah di wilayah Tambakrejo. Selain itu, kami juga memiliki program beasiswa bagi keluarga miskin dan perbaikan fasilitas pendidikan,” jelasnya.
Pada 2026, sebanyak delapan titik sekolah dasar (SD) di Tambakrejo mendapatkan rehabilitasi ruang kelas, sedangkan tingkat SMP terdapat dua titik.
Melalui perubahan APBD 2026, total terdapat 17 titik pembangunan dan rehabilitasi sekolah di Kecamatan Tambakrejo.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR) Bojonegoro, Chusaifi Ivan Rahmanto, menjelaskan bahwa konektivitas antarwilayah menjadi salah satu program prioritas Bupati melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Untuk 2026, ada sejumlah titik pembangunan jalan dan jembatan di Desa Napis. Secara keseluruhan, terdapat 25 titik pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tambakrejo,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan juga berkaitan dengan status dan kewenangan ruas jalan.
Pemerintah telah merencanakan tahapan pembangunan, termasuk pemasangan jembatan darurat untuk mendukung kelancaran pekerjaan.
Dalam sesi tanya jawab, warga bernama Karno mempertanyakan biaya pendidikan SMA sederajat, baik negeri maupun swasta.
Ia mengeluhkan masih adanya biaya daftar ulang dan uang gedung meskipun pendidikan disebut gratis.
Warga lainnya, Sumiran, menanyakan peluang mendapatkan bantuan pendidikan bagi anak Bojonegoro yang bersekolah di luar daerah.
Sementara itu, Eni Susiana, Sekretaris Desa Ngrancang, mempertanyakan kepastian pembangunan jalan yang sulit dilalui saat musim hujan serta belum diterimanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SDN Ngrancang.
Menanggapi persoalan pendidikan, Anwar menjelaskan bahwa pendidikan SD dan SMP negeri menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan dijamin tanpa biaya.
Adapun pendidikan SMA sederajat merupakan kewenangan pemerintah provinsi sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan.
Untuk beasiswa perguruan tinggi, pemerintah daerah membuka kesempatan bagi mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) dari seluruh desil.
Sementara itu, beasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) mencakup beasiswa keluarga tidak mampu dan program 10 sarjana setiap desa bagi PTS di Bojonegoro.
Selain itu, tersedia beasiswa pondok pesantren dengan cakupan PTS di seluruh Indonesia.
Bagi siswa SMA dari keluarga miskin yang masuk desil 1 hingga 5 dan belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bupati juga menyiapkan bantuan beasiswa sebesar Rp1 juta.
Terkait MBG, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bojonegoro untuk menindaklanjuti keluhan warga.
Sementara itu, Chusaifi Ivan Rahmanto menyampaikan bahwa pembangunan jalan di wilayah Ngrancang akan mengikuti tahapan dan ketentuan status jalan.
Pemerintah juga telah merencanakan pemasangan jembatan darurat sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan.
Selain persoalan jalan dan pendidikan, warga turut menyampaikan aspirasi mengenai insentif marbot atau takmir masjid serta bantuan sembako.
Berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan di Bojonegoro. (Az)
