JAKARTA — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Undang-Undang tersebut mengatur berbagai hal terkait reforma agraria, mulai dari pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, hingga pembentukan lembaga khusus penyelenggara reforma agraria.
Ketua Panja RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, Iman Sukri, mengatakan pembentukan aturan tersebut merupakan bagian dari upaya negara menjawab persoalan ketimpangan agraria yang hingga kini masih berlangsung.
“Atas dasar itulah, pembentukan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi bagian penting dari ikhtiar negara dalam menjawab akar persoalan ketimpangan agraria yang selama ini belum terselesaikan secara tuntas,” ujar Iman Sukri dalam rapat paripurna DPR, Selasa (22/9/2026).
Menurut Iman, pembahasan RUU tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyelesaikan berbagai sengketa pertanahan.
“Menjawab tantangan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Legislasi turut mengambil bagian dalam ikhtiar tersebut melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang ini,” tambahnya.
Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria
Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Selain itu, dibentuk Dewan Pengawas untuk menjamin penyelenggaraan reforma agraria berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, serta melibatkan partisipasi masyarakat.
Berikut 15 poin penting yang diatur dalam UU Pengaturan Reforma Agraria:
1. Penyelenggaraan Reforma Agraria
Reforma agraria diselenggarakan melalui hak menguasai negara untuk menjamin pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah serta sumber daya agraria lainnya. Pemanfaatannya diprioritaskan bagi subjek reforma agraria.
2. Perencanaan Reforma Agraria
Perencanaan reforma agraria dilakukan melalui peta jalan yang memuat arah kebijakan, tahapan, prioritas, strategi pelaksanaan, serta indikator kinerja.
3. Penetapan Lokasi Prioritas
UU mengatur lokasi prioritas reforma agraria beserta kriteria dan mekanisme penetapannya.
Beberapa pertimbangannya meliputi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absente, serta penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum.
4. Objek dan Subjek Reforma Agraria
Objek reforma agraria mencakup tanah yang berasal dari penyelesaian konflik agraria maupun non-konflik agraria.
Adapun kelompok yang diprioritaskan sebagai subjek reforma agraria antara lain petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.
5. Penguatan Kelembagaan
UU memperkuat kelembagaan reforma agraria melalui pembentukan lembaga penyelenggara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik agraria.
6. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas dibentuk untuk menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyelenggaraan reforma agraria.
7. Penyelesaian Konflik Agraria
Mekanisme penyelesaian konflik agraria diatur agar berlangsung secara efektif, transparan, dan berkeadilan.
Penyelesaiannya mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, kepastian hukum, serta pemulihan hak masyarakat.
8. Pemulihan dan Redistribusi Tanah
UU memperkuat pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, pemberian kepastian hukum atas hak tanah, serta pemberdayaan subjek reforma agraria.
9. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum dan pencegahan konflik agraria baru juga diperkuat.
Perlindungan tersebut mencakup subjek reforma agraria, pendamping masyarakat, pelapor, saksi, serta pihak yang mempertahankan hak atas tanah.
Ketentuan ini juga menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.
10. Penataan dan Pembatasan Penguasaan Tanah
Penguasaan dan pemilikan tanah akan ditata, dikendalikan, dan dibatasi untuk mencegah konsentrasi serta rekonsentrasi tanah.
Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk menjamin pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah.
11. Partisipasi Masyarakat
Masyarakat diberikan ruang partisipasi yang bermakna dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, serta pemberdayaan subjek reforma agraria.
12. Sistem Data dan Akuntabilitas
UU memperkuat sistem data, pelaporan, dan akuntabilitas penyelenggaraan reforma agraria.
Hasil penyelesaian konflik dan pelaksanaan reforma agraria akan diintegrasikan dalam satu sistem data.
13. Pendanaan
Pendanaan penyelenggaraan reforma agraria dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang tidak mengikat.
14. Ketentuan Pidana dan Peralihan
UU mengatur ketentuan pidana dan ketentuan peralihan untuk menjamin keberlanjutan, kepatuhan, dan efektivitas pelaksanaan reforma agraria.
Ketentuan tersebut juga mencakup integrasi penyelenggaraan reforma agraria yang telah berjalan ke dalam sistem berdasarkan UU tersebut.
15. Laporan Kinerja
Laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan reforma agraria wajib disampaikan kepada Presiden dan DPR RI paling sedikit satu kali dalam setahun.
Dengan disahkannya UU tersebut, pemerintah selanjutnya akan menyusun aturan mengenai lembaga penyelenggara reforma agraria serta ketentuan pelaksanaan lainnya.
Sumber: detikNews.com
