BOJONEGOROtimes.Id – Tanah eks SDN Setren III, Kecamatan Ngasem, menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (16/9/2026).
Rapat tersebut menyoroti riwayat hak tanah, dokumen penguasaan, surat pernyataan hibah, hingga pengajuan bidang tanah ke BPN pada 28 Januari 2026.
Komisi A menilai kepastian status tanah harus ditentukan berdasarkan dokumen pertanahan, bukan sekadar klaim para pihak.
Sejumlah dokumen seperti Buku C Desa, alas hak, surat hibah, data pertanahan serta riwayat penguasaan akan menjadi bahan penting untuk mencocokkan status bidang tanah tersebut.
Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro Mustakim menjelaskan, hasil penelusuran sementara menunjukkan tanah eks SDN Setren III tidak serta-merta dapat disebut sebagai tanah kas desa maupun aset Pemkab Bojonegoro.
“Kalau tanah itu bukan milik desa dan bukan aset Pemkab, sementara ada pihak yang bisa menelusuri riwayat penguasaannya, maka harus dilihat siapa yang sebenarnya berhak,” ujarnya dalam rapat.
Anggota Komisi A Sudiyono, S.H., menekankan pentingnya membuka dokumen desa untuk mengetahui riwayat hak atas tanah.
“Intinya, dibuka seperti apa pun tetap berdasarkan Buku C Desa yang ada. Buku C Desa yang ada itu nama siapa, itulah yang memegang hak,” tegas Sudiyono.
Pembahasan juga mengungkap adanya riwayat pemberian tanah garapan kepada warga sebagai tanah pengganti.
Namun, rapat mempertanyakan apakah pemberian tersebut hanya berupa hak menggarap atau sekaligus menyebabkan peralihan hak kepemilikan atas tanah.
Keberadaan surat pernyataan hibah turut menjadi perhatian karena muncul perbedaan keterangan mengenai proses pembuatannya.
Mustakim menyebut Sugito yang tercantum sebagai saksi disebut tidak menyaksikan langsung penandatanganan oleh Lastri, sedangkan Lastri disebut menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
“Kalau memang ada perbedaan keterangan seperti itu, tentu dokumennya harus diperiksa dan para pihak perlu dimintai klarifikasi,” kata Mustakim dalam pembahasan rapat.
Menurutnya, keabsahan surat tidak cukup dilihat dari keberadaan dokumen, tetapi harus dikaitkan dengan proses pembuatan dan riwayat hak tanah.
Sorotan lain tertuju pada pengajuan tanah tersebut kepada BPN yang tercatat pada 28 Januari 2026.
Sekretaris Kecamatan Ngasem, Sigit, menyampaikan bahwa pengajuan dari desa diketahui masuk ke BPN pada tanggal tersebut.
“Pengajuan dari desa ke BPN, izin saya masuk tanggal 28 Januari. Setahu saya belum ada melalui kecamatan,” ujar Sigit.
Keterangan itu kemudian menjadi bahan pertanyaan Komisi A untuk memastikan kronologi dan dasar administrasi pengajuan tanah.
Anggota Komisi A Erix Maulana Heri Kiswanto, S.Pd., mempertanyakan proses pengajuan tersebut karena sebelumnya dalam pembahasan disebut belum ditemukan proses pengajuan tanah kepada BPN.
Ia meminta kronologi administrasi diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan baru terkait status dan dasar pengajuan bidang tanah.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Zamroni menjelaskan bahwa eks SDN Setren III sudah tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Hasil rapat pengecekan fisik pada tanggal 12 Juli 2026, tanah SDN 3 Setren itu juga tidak dipergunakan dalam proses belajar mengajar karena pelayanannya sudah dialihkan merger ke SDN 1 Setren,” jelas Zamroni.
Zamroni juga menyampaikan hasil pengecekan aset di Dinas Pendidikan yang menunjukkan tanah tersebut tidak tercatat sebagai aset Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Keterangan itu menjadi dasar bagi Komisi A untuk kembali menelusuri status tanah melalui dokumen pertanahan dan administrasi desa.
Komisi A menilai tidak tercatat sebagai aset Dinas Pendidikan belum otomatis menentukan pihak yang menjadi pemilik tanah.
Penentuan hak tetap membutuhkan pencocokan antara Buku C, alas hak, data BPN, dokumen hibah, batas fisik serta riwayat penguasaan tanah.
Sudiyono juga mengingatkan agar proses pendaftaran tanah kepada BPN tidak mengabaikan apabila terdapat dokumen yang menunjukkan hak pihak lain.
“Kalau tetap dilanjutkan sementara dokumen kepemilikan masih menunjukkan hak pihak lain, menurut saya itu bisa mengandung unsur penyerobotan tanah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pandangan yang disampaikan dalam rapat dan belum merupakan penetapan hukum mengenai adanya penyerobotan tanah.
Komisi A mendorong seluruh dugaan maupun klaim diuji melalui dokumen serta mekanisme pertanahan yang berlaku.
Dari Raker Komisi A tersebut, persoalan eks SDN Setren III kini tidak hanya berkaitan dengan sekolah yang sudah tidak digunakan.
Fokus utama bergeser pada kepastian siapa pemegang hak atas tanah dan apa dasar Pemerintah Desa Setren mengajukan bidang tersebut kepada BPN.
Karena itu, penyelesaian polemik diarahkan pada pembuktian administrasi dan riwayat pertanahan.
Jika terbukti menjadi hak warga atau ahli waris, hak tersebut harus dihormati, sementara apabila sah sebagai aset pemerintah, pengelolaannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. (Az)
