BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat infrastruktur pendukung sektor pertanian. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) terus dilakukan untuk mempermudah akses petani menuju lahan sekaligus memperlancar mobilitas sarana dan hasil pertanian.
Tahun ini, DKPP Kabupaten Bojonegoro menargetkan pembangunan JUT dengan total panjang kurang lebih 27.500 meter atau 27,5 kilometer yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Memasuki September 2026, pembangunan sejumlah JUT tersebut masih dalam tahapan konstruksi.
JUT menjadi salah satu infrastruktur penting bagi petani karena berfungsi sebagai akses menuju lahan pertanian. Keberadaan jalan tersebut juga memudahkan mobilitas kendaraan untuk mengangkut sarana produksi maupun hasil pertanian.
Dengan akses yang semakin baik, aktivitas pertanian diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Petani tidak hanya lebih mudah menuju lahan, tetapi juga terbantu dalam proses distribusi kebutuhan pertanian hingga pengangkutan hasil produksi.
Dalam pelaksanaannya, satu paket pembangunan JUT memiliki panjang kurang lebih 148 meter. Lokasi pembangunan ditentukan berdasarkan usulan dan kebutuhan di lapangan, dengan tetap memperhatikan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan.
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman DKPP Kabupaten Bojonegoro, Yuseriza A. Leksana, mengatakan bahwa usulan pembangunan JUT dari kelompok tani harus disertai proposal. Selain itu, lokasi yang diusulkan juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
“Kelompok tani yang mengajukan harus melalui proposal. Kemudian lokasi yang diajukan harus sesuai dengan kriteria dan lahannya clean and clear,” jelas Yuseriza.
Menurutnya, kepastian status lahan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan sebelum pembangunan JUT dilakukan. Pemerintah perlu memastikan lahan yang digunakan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Apabila pembangunan JUT berada di atas lahan milik pribadi, pemilik lahan harus bersedia menghibahkan lahannya untuk pembangunan jalan.
Ketentuan tersebut diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan infrastruktur yang dibangun memiliki kepastian dalam pemanfaatannya.
Yuseriza menjelaskan, kesiapan lahan menjadi bagian dari proses penentuan lokasi pembangunan JUT. Selain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan usulan kelompok tani, kondisi serta status lahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan status lahan yang jelas, pemerintah dapat memastikan jalan yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas pertanian.
Pembangunan JUT juga diharapkan mampu memperpendek dan mempermudah akses petani dari kawasan permukiman maupun jalur transportasi menuju lahan pertanian. Kondisi tersebut menjadi penting terutama dalam mendukung mobilitas sarana produksi dan pengangkutan hasil pertanian.
Tak hanya mempermudah akses, keberadaan JUT diharapkan dapat mendukung efisiensi usaha tani. Petani dapat lebih mudah membawa pupuk, benih, alat pertanian, maupun kebutuhan lainnya ke lahan. Begitu pula saat masa panen, hasil pertanian dapat lebih mudah diangkut menuju tempat pengumpulan atau akses transportasi berikutnya.
Melalui pembangunan JUT secara bertahap, Pemkab Bojonegoro terus berupaya menghadirkan infrastruktur pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi petani sekaligus mendukung kelancaran aktivitas pertanian di berbagai wilayah Kabupaten Bojonegoro.(*)
