BOJONEGOROtimes.Id – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa penyusunan regulasi ketertiban umum harus melibatkan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK), Selasa (15/9/2026).
Menurut Setyo Wahono, regulasi yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus dapat diterapkan secara adil.
Karena itu, FGD menjadi ruang penting untuk menyerap masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pelaku ekonomi dan tokoh masyarakat.
”Perda ini harus efektif, adil dan dapat diterapkan di masyarakat. Pembuatan perda harus sesuai aspirasi dan keinginan masyarakat. Maka kesempatan hari ini penting, bukan hanya formalitas,” tegasnya.
Bupati menilai persoalan ketenteraman dan ketertiban umum semakin kompleks sehingga pembahasan raperda perlu dilakukan secara mendalam.
Ia juga menyoroti keterlibatan pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian daerah.
”PKL berperan sebagai penggerak ekonomi. Sehingga memerlukan masukan konstruktif berkelanjutan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuh Wahono.
Kepala Satpol PP Bojonegoro Laela Nor Aeny mengatakan FGD digelar untuk memperbarui sekaligus menyesuaikan landasan hukum operasional dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Penyusunan raperda dilakukan bersama tim UGM, dengan pendampingan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda serta Bapemperda DPRD Bojonegoro.
”Utamanya yang mencakup tokoh masyarakat, akademisi, paguyuban PKL dapat memberikan saran masukan,” ujarnya.
Tim UGM Danang Wahyuono menjelaskan, Raperda Tantribum Linmas diperlukan setelah adanya evaluasi dan perkembangan regulasi nasional.
Selain itu, kondisi sosial di Bojonegoro terus berubah sehingga perlu diakomodasi dalam aturan daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bojonegoro Kusnandaka Tjatur menambahkan, penyusunan regulasi harus menggali berbagai persoalan yang masih menjadi kendala di lapangan.
Dengan demikian, raperda yang dihasilkan benar-benar menjadi jawaban atas persoalan masyarakat.
FGD tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD Bojonegoro, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Hadir pula perwakilan pengusaha serta paguyuban pedagang kaki lima untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut. (*)
