BOJONEGOROtimes.Id – Sebanyak 293 lembaga keagamaan di Kabupaten Bojonegoro menerima bantuan hibah dari Pemkab Bojonegoro pada tahun anggaran 2026.
Namun, besaran bantuan tersebut masih terbatas dan belum dapat memenuhi seluruh usulan yang diajukan.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat menghadiri Sosialisasi dan Penjelasan Teknis Bantuan Hibah 2026 di Angling Dharmo, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan Bagian Kesra Setda Bojonegoro ini membahas mekanisme pencairan, penggunaan dana, hingga laporan pertanggungjawaban.
Kepala Bagian Kesra Setda Bojonegoro Dian Rokhmawati I mengatakan, penerima hibah berasal dari berbagai lembaga, mulai pondok pesantren, TPQ, TPA, madrasah diniyah, lembaga pengembangan Al-Qur’an hingga tempat ibadah.
Sosialisasi dilakukan agar bantuan digunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan secara tertib.
Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro A. Mustakim meminta seluruh penerima mengelola dana secara tepat sasaran, meski nominal bantuan yang diterima berbeda-beda.
Ia menegaskan, hibah tersebut harus memberikan manfaat bagi pendidikan keagamaan dan masyarakat.
“Besar maupun kecil nominal bantuan yang diterima, semuanya harus dikelola dengan tertib dan dipertanggungjawabkan,” ujar Mustakim.
Sementara itu, Wabup Nurul Azizah menyampaikan permohonan maaf karena nilai hibah 2026 masih berada di bawah kebutuhan dan usulan sebelumnya.
Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan fiskal daerah serta adanya arahan agar Bagian Kesra lebih berperan sebagai unsur pendukung.
Untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur maupun fasilitas utama, penanganannya dapat diarahkan kepada perangkat daerah teknis sesuai kewenangan.
Salah satunya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP CK).
Nurul juga menjelaskan bahwa APBD dan dana transfer pusat harus dibagi untuk berbagai kebutuhan prioritas.
Pemkab Bojonegoro tetap harus menjaga keberlangsungan program yang berdampak luas, termasuk sektor kesehatan.
“Dana APBD dan dana dari Pemerintah Pusat yang turun sementara belanja daerah naik, sehingga Pemkab Bojonegoro berupaya mencukupi berbagai program prioritas, utamanya kesehatan yang bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat Bojonegoro,” jelas Nurul.
Meski anggaran hibah terbatas, Nurul berharap bantuan tersebut tetap memberikan manfaat bagi lembaga penerima.
Ia meminta dana dikelola secara amanah sehingga mendukung pendidikan keagamaan dan kepentingan umat di Bojonegoro.
“Harapannya, hibah ini tetap dapat menjadi bantuan bagi penerima dan berkah untuk kepentingan pendidikan dan umat,” pungkasnya. (Prokopim)
