BOJONEGOROtimes.Id – Penanganan 5.610 Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi perhatian utama dalam rapat kerja (raker) Komisi C DPRD Bojonegoro bersama Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan, Senin (7/9/2026).
Forum yang berlangsung di Ruang Komisi C DPRD Bojonegoro itu membahas strategi memperbaiki kualitas pendidikan daerah.
Selain ATS, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pemerataan program beasiswa turut menjadi prioritas.
Raker dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar dan dihadiri jajaran Komisi C serta Dinas Pendidikan.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro Sudalhar menjelaskan, lembaganya memiliki peran memberikan masukan, rekomendasi, pengawasan, hingga menjadi mediator persoalan pendidikan.
Ia menyebut tugas tersebut akan diarahkan untuk mendukung target pembangunan pendidikan yang ditetapkan Pemkab Bojonegoro.
Salah satu pesan Bupati Setyo Wahono adalah meningkatkan IPM sekaligus menekan jumlah ATS hingga tuntas.
“Pesan bupati kepada Dewan Pendidikan fokus pada tugas utama untuk meningkatkan IPM dan men-zero-kan ATS,” ujar Sudalhar.
Anggota Dewan Pendidikan Ima Isnaini Taufiqur Rohmah menilai persoalan ATS membutuhkan pola penanganan yang melibatkan banyak pihak.
Menurutnya, data dan penanganan tidak cukup dikerjakan oleh satu organisasi perangkat daerah secara sendiri-sendiri.
Ia mendorong pembentukan Bojonegoro Education Rescue System (BERES) sebagai sistem terpadu untuk menangani ATS.
“ATS butuh ditangani dengan sistem, bukan hanya parsial oleh Dinas Pendidikan, tetapi perlu sinergi OPD lainnya,” tegas Ima.
Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Mukhtadlo mengatakan pihaknya tengah melakukan pengecekan terhadap data ATS yang bersumber dari pusat melalui Dapodik.
Verifikasi lapangan dilakukan dengan melibatkan guru SD, TK, dan PAUD untuk memastikan kondisi sebenarnya dari anak yang tercatat.
Dari proses tersebut ditemukan sejumlah data yang perlu diperbarui karena anak telah meninggal, bersekolah hingga SMA, atau mondok di luar daerah.
“Hasil verifikasi akan kami kirimkan kepada Pusdatin untuk menyesuaikan data sehingga jumlahnya bisa diturunkan,” jelas Anwar.
Untuk anak yang benar-benar belum bersekolah, Dinas Pendidikan akan mengarahkan mereka kembali ke jalur pendidikan sesuai kondisinya.
Pilihan pendidikan mencakup sekolah formal di bawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama serta jalur nonformal melalui PKBM.
Dinas Pendidikan juga telah berkoordinasi dengan 21 PKBM yang berada di Kabupaten Bojonegoro.
“Yang tidak formal akan kami ajak mengikuti pendidikan di PKBM. Kami sudah berkoordinasi dengan 21 PKBM di Bojonegoro,” imbuhnya.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menilai raker tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Dewan Pendidikan.
Ia berharap Dewan Pendidikan dapat terlibat sejak tahap perencanaan hingga penyusunan rekomendasi kebijakan pendidikan.
DPRD juga mendukung gagasan penyusunan Rencana Induk Pendidikan sebagai pedoman pembangunan pendidikan daerah.
“DPRD menyetujui gagasan penyusunan Rencana Induk Pendidikan sebagai arah dan pedoman pembangunan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro,” ujar Umar.
Umar menambahkan, DPRD juga membuka kemungkinan melakukan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Langkah tersebut akan dipertimbangkan apabila kajian Dewan Pendidikan menemukan aturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pendidikan saat ini.
Koordinasi antara DPRD dan Dewan Pendidikan juga akan dilakukan secara berkala, terutama dalam pembahasan program dan penganggaran.
“Ke depan, pertemuan dan koordinasi akan diagendakan secara rutin, mulai perencanaan, penganggaran, kajian, analisis hingga rekomendasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menegaskan terdapat tiga agenda besar yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, mempercepat penanganan 5.610 ATS melalui proses tracking dan identifikasi kondisi masing-masing anak.
Kedua, meningkatkan IPM dengan pendidikan sebagai salah satu sektor penting, serta memastikan program beasiswa lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
“Penanganan ATS melibatkan Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan DPRD,” kata Supriyanto.
Menurut Supriyanto, optimalisasi realisasi anggaran beasiswa juga diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ketiga persoalan tersebut akan menjadi bahan koordinasi bersama dalam menyusun langkah pembenahan pendidikan di Bojonegoro.
Komisi C berharap sinergi antar lembaga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih terarah dan menjawab persoalan pendidikan secara nyata.
“Secara keseluruhan, tiga isu tersebut menjadi fokus bersama dalam merumuskan langkah perbaikan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro,” pungkasnya. (Az)
