Rakor di Mabes: Polri Gandeng Kementan–Bulog–Himbara, Targetkan Ekosistem Jagung Makin Kuat

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

‎Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem jagung pakan ternak.

‎Sinergi antarinstansi dinilai penting agar seluruh rantai produksi berjalan terarah.

‎Dengan kolaborasi ini, pemerintah ingin memastikan keberlanjutan program pada tahun 2026.

‎Rakor yang berlangsung di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), diikuti pula oleh jajaran gugus tugas dari seluruh Polda di Indonesia secara virtual.

‎Kegiatan tersebut dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri yang juga menjabat Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

‎Forum ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi nasional antar pemangku kepentingan.

‎Harapannya, strategi yang dirumuskan mampu meningkatkan capaian produksi tahun depan.

‎Brigjen Langgeng menjelaskan bahwa evaluasi kinerja tahun sebelumnya menunjukkan hasil menggembirakan.

‎Indonesia disebut berhasil melewati tahun 2025 tanpa melakukan impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak.

‎Capaian itu menjadi modal penting untuk menatap program lanjutan.

‎“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025 sehingga rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

‎Dalam sektor hulu, Polri mengambil peran membantu kelompok tani yang mengalami kendala pembiayaan.

‎Melalui kerja sama dengan perbankan anggota Himbara, akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin diperluas.

‎Skema ini diharapkan mendorong keberanian petani untuk meningkatkan luas tanam.

‎Selain itu, produktivitas di berbagai daerah juga ditargetkan ikut terdongkrak.

‎Implementasi program pembiayaan tersebut sudah terlihat nyata di beberapa wilayah.

‎Di bawah pembinaan Polda Jawa Barat, petani di Nagreg dan Ciamis memperoleh suntikan modal untuk kembali menanam jagung.

‎Dukungan kredit memberi ruang bagi petani memperbaiki siklus usaha mereka. Perluasan lahan pun mulai dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

‎Perwakilan Himbara yang juga Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan komitmen perbankan terhadap sektor pertanian.

‎Ia menuturkan bahwa pada tahun 2026 telah disiapkan plafon pembiayaan sangat besar melalui KUR mikro.

‎Dana tersebut dapat dimanfaatkan petani dalam seluruh mata rantai usaha jagung.

‎“BRI pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian jagung,” paparnya.

‎Selain memikirkan permodalan, Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri juga menaruh perhatian pada kestabilan harga jual.

‎Upaya ini penting agar petani tidak dirugikan saat masa panen raya tiba. Polri berupaya mencegah praktik pembelian murah oleh tengkulak.

‎Karena itu, dibangun kemitraan kuat dengan Perum Bulog sebagai penyerap hasil produksi.

‎Untuk tahun 2026, Bulog mendapat penugasan melakukan pengadaan jagung dalam jumlah besar.

‎Target yang ditetapkan mencapai satu juta ton guna memperkuat cadangan pangan pemerintah.

‎Harga pembelian dipatok Rp6.400 per kilogram sesuai ketentuan. Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian pasar bagi petani.

‎Brigjen Langgeng menegaskan bahwa keberpihakan terhadap harga di tingkat petani menjadi prioritas utama.

‎Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi yang berjalan sudah menunjukkan hasil positif.

‎Serapan Bulog dinilai membantu menjaga nilai jual tetap stabil.

‎“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah, kolaborasi ini mendorong pembelian mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar Bulog,” jelasnya.

‎Program terpadu ini sekaligus diarahkan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur yang belum produktif.

‎Petani juga didorong lepas dari ketergantungan terhadap perantara yang merugikan.

‎Dengan manajemen usaha yang lebih baik, hasil panen diharapkan meningkat signifikan. Dampaknya tentu akan terasa pada kesejahteraan keluarga petani.

‎Pendampingan yang dilakukan tidak hanya sebatas teknis budidaya, namun juga menyentuh tata kelola keuangan.

‎Petani dibimbing agar mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu dan mengembangkan usahanya.

‎Polri ingin tercipta siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan begitu, pertanian jagung nasional bisa tumbuh kuat dari tahun ke tahun.

‎Melalui rakor ini, Polri optimistis fondasi ketahanan pangan 2026 akan semakin kokoh.

‎Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga perbankan diyakini mampu mempercepat terwujudnya swasembada.

‎Ekosistem jagung pakan ternak diharapkan makin terintegrasi dari hulu sampai hilir.

‎Pada akhirnya, tujuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia dapat tercapai. (*)