Strategi Bojonegoro Hadapi Pemangkasan Dana Transfer, Menko Pratikno Minta Fokus 3 Prioritas

‎BOJONEGOROtimes.Id – Tantangan keuangan daerah akibat isu pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (DTD) dan kendala APBD tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

‎Melalui kunjungan kerja Menko PMK, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., hari ini, Sabtu (1/11/2025) Pemkab Bojonegoro didorong untuk mengubah kesulitan anggaran menjadi peluang transformasi dengan memperkuat inovasi dan kerja sama eksternal.

‎Kunjungan Menko PMK ini berfokus pada diskusi rencana dan progres pembangunan Bojonegoro, termasuk upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pembangunan fisik.

‎Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, didampingi Sekda yang baru dilantik, Edi Susanto, menyambut langsung dan memaparkan capaian serta kendala yang dihadapi.

‎Sejumlah kepala dinas terkait turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung santai namun produktif di Gedung Putih Pemkab Bojonegoro.

‎Menanggapi paparan Pemkab, Prof. Pratikno memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai. Namun, beliau menekankan bahwa masalah anggaran merupakan tantangan nasional, bukan hanya Bojonegoro.

‎”Kondisi keuangan ini justru harus menjadi titik transformasi,” tegas Menko Pratikno.

‎Ia berpesan agar daerah tidak terpaku pada transfer pusat, melainkan harus mampu “berinovasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki”.

‎Secara khusus, Menko PMK meminta Pemkab Bojonegoro meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.

‎Solusi yang ditawarkan adalah memperluas kolaborasi dengan pihak luar, seperti swasta, akademisi, dan lembaga lain.

‎Kerja sama eksternal ini dinilai mampu menggenjot kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan sumber pendapatan daerah baru.

‎Sebagai langkah nyata, Pemkab Bojonegoro diinstruksikan untuk segera menyusun inventarisasi strategis yang mencakup:

‎1. Potensi daerah yang layak dikembangkan melalui kerja sama eksternal.

‎2. Daftar kendala yang memerlukan mediasi dan dukungan langsung dari pemerintah pusat.

‎3. Program daerah yang bisa disinergikan dengan program prioritas Kementerian PMK.

‎Diskusi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi pusat-daerah demi mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. (Prokopim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *