BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah kekeringan yang rutin melanda beberapa wilayahnya setiap tahun.
Langkah konkret yang diambil adalah dengan mengadakan sarasehan dan pembekalan bagi para calon peserta kegiatan “live in” di Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan berlangsung di ruang Agling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (03/03/2025).
Tujuan utama dari kegiatan “live in” ini adalah untuk belajar dari pengalaman Gunungkidul dalam mengelola sumber daya air melalui pendekatan teknologi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Para peserta, yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, 25 camat, dan 108 kepala desa dari wilayah terdampak kekeringan pada tahun 2024, akan mendapatkan pengetahuan langsung di lapangan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari realisasi janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ia menjelaskan bahwa masalah kekeringan menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan jumlah desa terdampak kekeringan setiap tahunnya, dari 60 desa pada tahun 2021 menjadi 108 desa pada tahun 2024.
“Kami memilih Gunungkidul sebagai tempat belajar karena daerah tersebut berhasil mengatasi masalah kekeringan yang mereka alami 10 tahun lalu,” ujar Nurul Azizah.
Selama “live in”, peserta diharapkan aktif berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi di lapangan. Pemkab Bojonegoro juga berencana memberikan bantuan berupa kolam buis deker untuk budidaya ikan, bibit ikan dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), bantuan ayam, serta bibit sayuran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Kepala DPMD Bojonegoro, Machmuddin, menambahkan bahwa pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan program ketersediaan air, yang merupakan salah satu program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati.
Ia menekankan pentingnya belajar dari alam dan mencari solusi inovatif dalam mengelola sumber daya air, termasuk air bawah tanah, air permukaan, dan air hujan melalui konsep pemanenan air hujan. (Az)