BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengikuti secara daring pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah pada Selasa (04/02/2025). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerjasama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan.
Acara zoom meeting yang diselenggarakan di ruang rapat Batik Madrim Gedung Pemkab Bojonegoro dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang memimpin acara ini, menekankan bahwa perizinan masih face banyak pelanggaran. Untuk itu, selain pembuatan sistem, diperlukan pengawasan internal di bawah Kemendagri.
“Melakukan pengawasan lebih baik untuk mempermudah perizinan usaha demi mendorong kemajuan ekonomi,” ungkapnya.
Jaksa Agung RI, Dr. Sanitiar Burhanuddin, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan perizinan masih ada tumpang tindih peraturan. Kerjasama seperti ini bertujuan untuk memperkuat penyelenggara perizinan agar sesuai perundang-undangan.
“Para pihak diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor di bidang perizinan untuk menarik investasi,” katanya.
Komisaris Besar Polisi Listoyo Sigit Prabowo berharap sinergi dalam pelaksanaan MOU ini dapat diimplementasikan dengan baik hingga ketingkat kabupaten dan kota. Pihaknya berkomitmen memberikan pengamanan untuk memastikan investasi di segala bidang dilakukan dengan mudah, bersih dan sesuai prosedur demi tercapainya pengawasan perizinan dan lisensi.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, juga menekankan pentingnya sistem perizinan yang terintegrasi agar proses berlangsung dengan lebih efisien. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,