BOJONEGOROtimes.Id – DPRD Kabupaten Bojonegoro melaksanakan agenda Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dan Rapat Paripurna Istimewa Sambutan Bupati Bojonegoro Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Bojonegoro, Selasa (04/03/2025).
Rapat Paripurna Istimewa dihadiri, Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Ibu/Bapak, Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Bojonegoro, serta para undangan lain.
Kegiatan diawali dengan serah terima jabatan, dari Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto kepada Bupati Bojonegoro terlantik Setyo Wahono, ditandai dengan penandatanganan kedua Bupati tersebut dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025, yang mengatur pelantikan kepala daerah di Ibu Kota Negara, “Hari ini, 4 Maret 2025, DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna istimewa. Agenda utama rapat ini adalah mendengarkan sambutan dari Bupati Bojonegoro yang baru, untuk masa jabatan 2025-2030,” katanya.
Telah disaksikan bersama prosesi serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati, serta penandatanganan berita acara. “Pada kesempatan ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adrianto, Penjabat Bupati Bojonegoro periode 2023-2025, yang telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan Kabupaten Bojonegoro,” jelas Abdulloh Umar.
Selajutnya dipersilahkan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan pidatonya, Ia memaparkan visi dan misi dan program prioritas pemerintah kabupaten untuk 5 tahun kedepan, dengan penekanan pada pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Setyo Wahono memulai pidatonya dengan menggarisbawahi komitmen untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan visi nasional yang tercermin dalam delapan misi utama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, yang dikenal sebagai “Asta Cita”.
“Misi-misi ini, yang menjadi landasan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, meliputi penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, penguatan pertahanan dan keamanan nasional, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia dan keteladanan, realisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah ekonomi, pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi, reformasi politik, hukum, dan demokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba, serta harmonisasi lingkungan, budaya, dan toleransi beragama,” terangnya.
Dipaparkan juga terkait program kerja 100 hari pertama. Sebagai langkah awal, pemerintah kabupaten telah memulai proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan visi misi dengan dokumen perencanaan teknokratis.
“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025-2030, serta dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPPD) tahun 2025,” katanya.
Bupati juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Bojonegoro, yang akan menjadi fokus perhatian selama 5 tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:
Tingkat pengangguran yang masih tinggi: Kabupaten Bojonegoro masih beradaptasi dengan tingkat pengangguran sebesar 11,69% dan penduduk miskin sebanyak 143.250 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga masih menjadi perhatian
Kualitas sumber daya manusia (SDM): Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro yang baru mencapai 72,75% masih berada di bawah rata-rata provinsi Jawa Timur dan nasional, dengan komponen rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup, dan pengeluaran pendapatan yang perlu ditingkatkan.
Perekonomian yang didominasi sektor migas: Ketergantungan pada sektor migas membuat perekonomian Bojonegoro rentan terhadap fluktuasi kondisi global. Pertumbuhan ekonomi non-migas perlu didorong untuk menciptakan stabilitas.
Kesenjangan ekonomi: Indeks Gini Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan ekonomi, yang perlu diatasi untuk menciptakan pemerataan pembangunan.
Kerusakan lingkungan dan kerentanan terhadap bencana: Wilayah Bojonegoro yang didominasi hutan rentan terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu, wilayah ini juga rawan terhadap banjir Bengawan Solo dan kekeringan.
Tata kelola pemerintahan: Meskipun Indeks Reformasi Birokrasi Bojonegoro mengalami peningkatan, upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih perlu terus dilakukan.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah kabupaten telah menetapkan lima mimpi yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun ke depan:
Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan optimalisasi satu data: Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Penataan regulasi dan revitalisasi birokrasi: Upaya ini mencakup pembentukan dana abadi dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Ketersediaan air bersih: Pemerintah kabupaten akan fokus pada penyediaan instalasi pemanenan air hujan (IPA), perlindungan sumber mata air, dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
Kesejahteraan petani: Program-program seperti Metro Tani, penyediaan pupuk, tabungan harga pasar panen, dan asuransi pertanian akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Pendidikan unggul: Beasiswa untuk mahasiswa, guru, dan pengelola pondok pesantren akan diberikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Kesejahteraan masyarakat: Peningkatan layanan kesehatan, pembangunan rumah sakit unggulan, dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama.
Lingkungan berkelanjutan: Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan sampah, dan perlindungan hutan akan diintensifkan.
Pengentasan kemiskinan: Sebagai langkah awal, berbagai program akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk memutus mata rantai kemiskinan, termasuk bantuan modal usaha, bantuan ternak, bantuan bibit tanaman, bantuan rumah layak huni, beasiswa pendidikan, perlindungan kesehatan, dan perlindungan BPJS ketenagakerjaan.
Bupati menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan. Ia mengajak seluruh warga Bojonegoro untuk menjaga semangat optimisme dan bersama-sama membangun Bojonegoro yang lebih makmur dan membanggakan.
Usai pemaparan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, dilanjutkan Sambutan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan selsnjutnya ditutup dengan do’a. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,