BOJONEGOROtimes.Id – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menerima audiensi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bojonegoro di Ruang Batik Madrim Pemkab, Kamis (25/9/2025).
Pertemuan ini menyoroti dua isu penting: dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah serta evaluasi program beasiswa pemerintah daerah.
Perwakilan BEM, Wahyu mengungkap adanya laporan pungutan liar di sejumlah sekolah di wilayah Baureno, Ngasem, dan Kalitidu.
Ia meminta langkah tegas dari pemerintah agar praktik tersebut tidak dibiarkan.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Akhmad Mutadlo, menegaskan pihaknya sudah mengingatkan para kepala sekolah SMP negeri agar tidak melakukan pungli.
Ia menekankan kebutuhan ringan sekolah seharusnya bisa dibiayai Dana BOS.
“Sekolah negeri tidak boleh lagi melakukan pungutan lewat komite. Kalau ada yang melanggar, akan kami tindak,” tegasnya.
Mutadlo juga menambahkan bahwa sekolah swasta tetap memungut biaya sesuai ketentuan masing-masing, dan sekolah negeri berasrama seperti SMP Terpadu memang memiliki aturan pembayaran tertentu.
Ia juga menegaskan tidak ada lagi pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejak terbitnya surat edaran 14 Februari 2022.
Selain pungli, BEM juga menyoroti program beasiswa Pemkab yang dinilai belum tepat sasaran, termasuk minimnya informasi tentang Beasiswa Tugas Akhir Saintis dan program 10 Sarjana 1 Desa.
Kadindik Bojonegoro menjelaskan bahwa skema lama masih mengacu pada peraturan sebelumnya.
Namun, Pemkab segera meluncurkan program baru bernama Beasiswa Makmur dan Membanggakan, yang meliputi:
- Beasiswa Saintis
- Beasiswa Pondok Pesantren
- Beasiswa untuk keluarga miskin berdasarkan data Damisda desil 1–5
-Beasiswa Tugas Akhir bagi mahasiswa PTN maupun PTS
Ia memastikan penerima beasiswa yang sudah berjalan tetap akan menerima hingga lulus (maksimal semester 8) selama memenuhi IP minimal 2,75. Namun, khusus beasiswa tugas akhir, tahun ini belum terealisasi.
Dalam arahannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan visi Pemkab untuk membangun SDM unggul melalui pendidikan.
Menurutnya, beasiswa akan diberikan dengan syarat ketat, salah satunya kampus penerima minimal harus berakreditasi B.
“Kalau kampus akreditasi C semua masuk, justru tidak memacu kualitas. Saya dorong kampus swasta berani meningkatkan akreditasi,” tegas Bupati.
Ia juga menilai sebagian kampus swasta terlalu berorientasi bisnis, padahal harusnya tetap mengutamakan mutu layanan pendidikan.
Bahkan, ia berjanji akan berdialog langsung dengan kampus berakreditasi C, seperti At-Tanwir, agar bisa naik peringkat.
Sebagai langkah perbaikan, Bupati menyatakan daftar penerima beasiswa nantinya akan dikirim langsung ke pihak kampus, bukan melalui BEM, demi menghindari kesalahpahaman informasi.
Di akhir pertemuan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa.
“Saya bangga dengan kalian. Kalian adalah generasi unggul Bojonegoro. Semangat kita sama, membangun daerah yang maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Prokopim)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,