Bupati Bojonegoro: BKKD Harus Akuntabel, Desa Wajib Jalankan Sesuai Aturan

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat tata kelola keuangan desa melalui Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa (BKKD) khusus Tahun Anggaran 2025.

‎Agenda ini berlangsung di Pendopo Malowopati pada Jumat (12/9/2025), dengan dihadiri Bupati Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, 28 camat, serta 336 kepala desa dari seluruh wilayah Bojonegoro.

‎Dalam laporannya, Kepala BPKAD Bojonegoro, Drs. Nur Sujito, M.M., menekankan bahwa sosialisasi ini menjadi upaya preventif agar pengelolaan BKKD dapat berjalan tertib, transparan, dan taat hukum.

‎Menurutnya, pemahaman teknis bagi aparatur desa sebagai pengelola utama dana bantuan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan begitu, setiap tahap pelaksanaan bisa dijalankan secara benar tanpa penyimpangan.

‎Sementara itu, Bupati Setyo Wahono menegaskan pentingnya kebersamaan dan sinergi antara pemerintah daerah, camat, hingga perangkat desa.

‎Ia meminta seluruh kepala desa mencermati arahan teknis yang diberikan, demi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

‎“Harus ada satgas yang mendampingi dari pelaksanaan hingga pelaporan. Semua proses wajib sesuai spesifikasi agar hasilnya dapat dinikmati masyarakat dengan maksimal,” ujarnya.

‎Senada dengan itu, Wakil Bupati Nurul Azizah mengumumkan pembentukan Tim Mitigasi Risiko yang terdiri dari Pemkab, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mendampingi jalannya BKKD 2025.

‎Menurutnya, mekanisme pelaksanaan akan mengedepankan pola swakelola berbasis padat karya, sementara pengadaan material dilakukan melalui lelang di tingkat desa.

‎Ia berharap kepatuhan terhadap mekanisme ini menjadikan pelaksanaan BKKD tahun 2025 lebih baik dari sebelumnya.

‎Melalui sosialisasi ini, Pemkab Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola bantuan keuangan desa yang lebih transparan, tertib, dan berdaya guna bagi masyarakat desa. (*)