Bojonegoro Genjot Pemerataan Infrastruktur Desa, BKKD 2025 Sentuh 17 Desa di Ngasem

BOJONEGOROtimes.Id – Program pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro mulai berjalan pada tahun anggaran 2025.

‎Pemerintah Kabupaten menegaskan fokus pada pemerataan sarana dasar, terutama jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan berbagai wilayah.

‎Pada tahun ini, Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 757 miliar untuk mendukung BKKDesa.

‎Investasi besar tersebut diharapkan mampu memperluas konektivitas antar kecamatan dan desa serta menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

‎Pemerintah desa turut memegang peran strategis dalam mengawal pembangunan sesuai visi Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.

‎Data dari Satu Data Bojonegoro mencatat, total panjang jalan kabupaten pada 2024 mencapai 1.196.500 meter.

‎Kondisinya terdiri dari 1.031.571 meter kategori baik, 79.516 meter kondisi sedang, 22.646 meter rusak ringan, dan 62.767 meter rusak berat. Sementara jumlah jembatan hingga 2023 tercatat sebanyak 1.421 unit.

‎Angka ini terus berubah seiring pelaksanaan perbaikan dan pembangunan baru.

‎Salah satu wilayah yang menerima prioritas pembangunan adalah Kecamatan Ngasem.

‎Pada 2025, terdapat 16 ruas jalan dan 1 jembatan di 17 desa yang menjadi sasaran program BKKDesa.

‎Total panjang pengerjaan rigid beton mencapai 13.933,26 meter, sementara pembangunan jembatan sepanjang 38 meter.

‎Dari total ruas tersebut, 12 ruas dibangun dengan rigid beton sepanjang 11.652 meter, dan empat ruas lainnya berupa pengaspalan sepanjang 2.281 meter.

‎“Untuk jembatan, pembangunan dilakukan pada jalur penghubung Desa Jelu dan Desa Jampet,” jelas Camat Ngasem, Iwan Sopian, Kamis (20/11/2025).

‎Hingga saat ini, capaian rata-rata progres fisik mencapai 20 persen.

‎Pekerjaan yang sedang berlangsung meliputi pembongkaran paving dan kerb, penimbunan pilihan untuk meratakan badan jalan, serta pemasangan lapis pondasi awal. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025.

‎Iwan menambahkan bahwa pemerintah desa bersama warga sangat mendukung pelaksanaan BKKD 2025.

‎Selain memperbaiki kualitas infrastruktur, program ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

‎“Warga tidak hanya menikmati hasilnya, tetapi juga bisa berperan langsung sebagai tenaga kerja. Semua pihak mendukung agar BKKD 2025 berjalan lancar,” tandasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *