BOJONEGOROtimes.Id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 resmi disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, pada Jumat (13/11/2026).
Persetujuan tersebut menjadi hasil penting Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro yang sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan dan belanja daerah tahun mendatang.
Dalam rapat tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara cermat, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Terlebih, kemampuan keuangan daerah dan kebijakan transfer pemerintah pusat menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan APBD 2027.
Rapat paripurna digelar dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2027, dilanjutkan persetujuan bersama dan penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Setyo Wahono, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, direktur BUMD, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Sebelum persetujuan ditetapkan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda APBD 2027.
Masing-masing fraksi kemudian menyampaikan pandangan akhir sebagai bentuk sikap terhadap rancangan kebijakan anggaran daerah tersebut.
Setelah melalui rangkaian pembahasan, seluruh tahapan dilanjutkan dengan permintaan persetujuan anggota dewan hingga penandatanganan nota persetujuan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif.
Dalam sambutannya, Setyo Wahono mengapresiasi keterlibatan pimpinan dan anggota DPRD selama proses pembahasan.
Berbagai masukan dan pertimbangan legislatif dinilai menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan anggaran yang sesuai dengan kondisi daerah.
Ia menyampaikan bahwa APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan.
“Setiap rupiah dalam APBD harus diarahkan untuk mendukung program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena itu, perencanaan dan pelaksanaannya harus terukur, efisien, serta memberikan manfaat nyata,” tegas Setyo Wahono.
Bupati juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan membutuhkan pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati.
Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan kebutuhan pelayanan publik dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyusun dan menjalankan program berdasarkan prioritas, indikator kinerja, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Setyo Wahono juga menekankan pentingnya pengawasan DPRD agar pelaksanaan APBD nantinya tetap berjalan sesuai kesepakatan.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan untuk menjaga akuntabilitas serta memastikan anggaran digunakan secara bertanggung jawab.
Usai persetujuan bersama, Pemkab Bojonegoro akan melanjutkan proses penyempurnaan Raperda APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Kesepakatan dalam rapat paripurna ini diharapkan menjadi pijakan bagi Pemkab dan DPRD Bojonegoro dalam mengawal pembangunan tahun 2027, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (Az)
