Foto: ilustrasi.times
BOJONEGOROtimes.Id – Kesabaran masyarakat Desa Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, mulai diuji. Desakan pemberhentian Sekretaris Desa (Sekdes) Topan Abdullah telah bergulir melalui berbagai tahapan, mulai dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), sanksi berjenjang SP 1 hingga SP 3, rekomendasi camat, sampai pemeriksaan Inspektorat. Namun, keputusan akhir masih dinanti di meja Bupati Bojonegoro.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: jika tahapan di tingkat desa, kecamatan, hingga Inspektorat telah berjalan, lalu apa yang masih menjadi penghambat penyelesaian persoalan tersebut?
Masyarakat Bayemgede secara tegas menuntut pemberhentian Sekdes secara tidak hormat. Desakan itu bukan tanpa alasan. Dalam Musdesus, warga disebut telah menyepakati pemberhentian karena sejumlah persoalan yang dinilai mencederai norma etika, kepantasan, dan tanggung jawab sebagai perangkat desa.
Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan meliputi sikap arogan selama menjabat, kedisiplinan kerja yang dipersoalkan karena disebut jarang masuk kantor, tidak berdomisili di Desa Bayemgede, hingga persoalan pernikahan siri.
Bahkan, kemarahan masyarakat disebut mencapai puncaknya saat kegiatan karnaval peringatan HUT Kemerdekaan RI. Dalam peristiwa tersebut, Topan Abdullah dituding melakukan pemalakan ketika mengonsumsi minuman keras, berteriak-teriak seperti preman, serta membuat keributan dengan pengunjung. Peristiwa itu menjadi salah satu pemicu kuat membesarnya tuntutan warga.
Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintahan desa. Kepala Desa Bayemgede disebut telah menjatuhkan sanksi administratif berupa SP 1 hingga SP 3. Rekomendasi Camat Kepohbaru dikabarkan telah keluar, sementara Inspektorat Kabupaten Bojonegoro juga telah menerjunkan tim investigasi.
Berdasarkan keterangan pihak desa dan BPD, hasil pemeriksaan Inspektorat mendukung usulan pemberhentian tidak hormat karena dugaan pelanggaran norma dan etika perangkat desa. Namun, hingga kini masyarakat masih harus menunggu keputusan di tingkat kabupaten.
Ketua BPD Bayemgede, Andiq, menegaskan bahwa seluruh prosedur telah ditempuh sesuai ketentuan agar pemberhentian tidak menimbulkan cacat hukum di kemudian hari.
“Proses yang kami tempuh ini sudah berjalan. Tinggal menunggu rekomendasi dari Bupati Bojonegoro agar tidak ada cacat hukum dalam pemberhentian di kemudian hari. Jalur yang benar sudah kami tempuh sesuai peraturan yang ada. Bahkan masyarakat juga sudah melakukan tanda tangan massal agar Sekdes segera diberhentikan,” tegas Andiq.
Menurutnya, masyarakat tidak ingin persoalan tersebut terus menggantung tanpa kepastian. Sebab, dampaknya mulai bersinggungan dengan agenda pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa (TKD). Sesuai aspirasi masyarakat, agenda lelang tersebut belum dapat dilaksanakan sebelum persoalan Sekdes diselesaikan.
Di sisi lain, SPR, salah satu warga Bayemgede, menyampaikan kekecewaannya terhadap berlarut-larutnya proses tersebut. Ia mendesak Bupati Bojonegoro segera mengambil sikap dan tidak membiarkan aspirasi masyarakat terus menunggu tanpa kepastian.
“Harapan kami proses ini segera berakhir. Bupati segera memberikan keputusan pemberhentian agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut. Sikap adigung dan adiguno yang dituding dilakukan Sekdes tidak mencerminkan perilaku perangkat desa yang baik. Apa yang bisa kami banggakan jika perilaku pejabat justru membuat masyarakat malu?” ungkap SPR.
Kini, masyarakat Bayemgede menaruh harapan sekaligus tuntutan kepada Bupati Bojonegoro. Mereka meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi segera memberikan kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalannya bukan sekadar jabatan seorang Sekdes, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menegakkan disiplin dan etika aparatur desa.
Jika seluruh tahapan memang telah dilalui, masyarakat kini menunggu satu hal: ketegasan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jangan sampai aspirasi warga yang telah disampaikan melalui musyawarah dan prosedur resmi justru berakhir dalam penantian panjang tanpa kepastian.
Ruang Tanggapan dan Klarifikasi
Redaksi memberikan kesempatan kepada Bupati Bojonegoro dan seluruh pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan maupun klarifikasi. Setiap tanggapan resmi akan kami muat secara proporsional sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan. (Tim)






