GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik mulai mematangkan arah pembangunan wilayah untuk 20 tahun ke depan melalui sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046.
Salah satu fokus utamanya adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri, pengembangan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.
Kegiatan yang digelar di Mandala Bhakti Praja, lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Rabu (18/11/2026), tersebut menghadirkan narasumber dari unsur legislatif, pemerintah, dan perencana wilayah.
Wakil Bupati Gresik, dr. Asluchul Alif, mengatakan posisi Gresik sangat strategis sebagai kawasan penyangga metropolitan Gerbangkertosusila sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Potensi industri, pelabuhan, jalan tol, hingga rencana jaringan kereta api menjadi modal penting pengembangan daerah.
Namun, menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan industri.
Sektor pertanian, perikanan, kawasan mangrove, budaya, dan wisata religi juga harus mendapatkan perhatian agar pembangunan berjalan seimbang.
“Pembangunan Gresik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi. Kita juga memiliki potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi yang harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang,” ujar Alif.
Dalam RTRW 2026–2046, Kabupaten Gresik diarahkan menjadi pusat pertumbuhan berbasis budaya, industri, dan agribisnis yang berdaya saing global.
Dari total wilayah perencanaan sekitar 126.891,31 hektare, sebanyak 91,83 persen ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan 8,17 persen sebagai kawasan lindung.
Perlindungan sektor pertanian juga menjadi perhatian penting.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas 38.673,07 hektare, terdiri atas 34.061,99 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan 4.611,08 hektare lahan cadangan (LCP2B).
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan alih fungsi lahan pertanian.
Sementara itu, tantangan lain seperti banjir, perlindungan kawasan lindung, serta pemerataan infrastruktur juga menjadi bagian dari arah penataan ruang.
Alif menegaskan, RTRW tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan dan kegiatan investasi di Kabupaten Gresik.
“RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai persyaratan administratif semata. Namun, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) konsisten menyelaraskan program kerja dengan kebijakan tata ruang.
Sinergi pemerintah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan agar pembangunan Gresik tetap produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (*)












