BOJONEGOROtimes.Id – Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat (BNR) DPRD Bojonegoro menyetujui Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan, terutama permintaan penambahan anggaran program Angkutan Pelajar Gratis.
Sikap politik tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN BNR, Moch. Choirul Anam, dalam Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026).
Fraksi PAN BNR juga meminta percepatan pelaksanaan program, optimalisasi pendapatan daerah, serta penekanan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Dalam pendapat akhirnya, Choirul Anam menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya OPD penghasil, harus bekerja lebih maksimal menggali potensi pendapatan daerah.
“Seluruh OPD, terutama OPD penghasil, perlu meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan potensi pendapatan agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat,” demikian pokok rekomendasi Fraksi PAN BNR.
Di sektor belanja, fraksi ini meminta Bupati Bojonegoro segera menginstruksikan OPD menyiapkan perencanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran.
Proses pengadaan barang dan jasa juga didorong dimulai lebih dini agar program pembangunan tidak terlambat.
Sorotan lainnya adalah keberlanjutan program Angkutan Pelajar Gratis.
Fraksi PAN BNR menilai layanan tersebut masih dibutuhkan masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu mempertimbangkan tambahan alokasi anggaran pada APBD 2027.
“Penambahan anggaran Angkutan Pelajar Gratis perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena program ini membantu meringankan beban orang tua sekaligus memudahkan akses transportasi pelajar,” menjadi penekanan Fraksi PAN BNR.
Selain itu, Choirul Anam meminta pelaksanaan anggaran dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
Perencanaan yang matang, percepatan kegiatan, serta pengawasan berkelanjutan dinilai menjadi kunci untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
Fraksi PAN BNR juga berharap SILPA dapat ditekan seminimal mungkin sehingga anggaran yang telah disediakan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Setelah menyampaikan seluruh rekomendasi tersebut, Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat menyatakan setuju terhadap Raperda APBD Bojonegoro 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Persetujuan itu sekaligus menjadi harapan agar kebijakan anggaran tahun 2027 tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan melalui pembangunan yang tepat sasaran, pelayanan publik yang lebih baik, serta program yang menjawab kebutuhan masyarakat. (Az)
