BOJONEGOROtimes.Id – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peluang pengelolaan Participating Interest (PI) sejumlah lapangan migas, hingga rendahnya serapan anggaran rumah sakit menjadi perhatian Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam pembahasan Raperda APBD 2027.
Dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang komisi pada Selasa (10/11/2026), Komisi B meminta sejumlah sektor tersebut segera dievaluasi.
Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus memastikan anggaran 2027 mampu mendukung pelayanan masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atya Sasmi, menyampaikan bahwa capaian pendapatan BUMD masih menunjukkan hasil berbeda.
PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) tercatat mampu melampaui target, sedangkan BPR dan PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) masih perlu meningkatkan kinerjanya.
Komisi B meminta seluruh BUMD memanfaatkan sisa waktu sekitar satu setengah bulan untuk mengejar target pendapatan 2026.
“Peluang usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan juga perlu dioptimalkan agar kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan daerah semakin meningkat,” kata Sally
Khusus BPR, persoalan belum tercapainya target pendapatan menjadi bahan evaluasi.
Kondisi tersebut diperberat dengan belum definitifnya jabatan direktur serta masih kosongnya posisi komisaris yang dinilai perlu segera diselesaikan.
Sally menegaskan, pengisian jabatan strategis tersebut diharapkan tidak berlarut-larut.
“Dengan manajemen yang lebih lengkap dan definitif, BPR diharapkan dapat memperbaiki kinerja sejak awal 2027 tanpa kembali menghadapi kendala kelembagaan,” harapnya
Sementara itu, BBS diminta memperkuat usaha di sektor minyak dan gas bumi (migas) sebagai bisnis utama perusahaan.
Pengembangan usaha nonmigas juga didorong, tetapi harus disesuaikan dengan kapasitas perusahaan serta ketentuan perizinan yang berlaku.
Komisi B turut meminta evaluasi terhadap rencana bisnis BBS menyusul proyeksi setoran pendapatan yang belum memenuhi target.
Diversifikasi usaha dinilai penting, namun perusahaan tetap harus menjaga sektor migas sebagai kekuatan bisnis utamanya.
Selain mengevaluasi BUMD, Komisi B DPRD Bojonegoro mendorong Pemkab memperluas keterlibatan dalam pengelolaan PI sejumlah lapangan migas. “Tidak hanya Banyu Urip, peluang penyertaan daerah di Jambaran-Tiung Biru (JTB), Sukowati Field, Kolibri, dan Banyu Geni Kecamatan Kepohbaru juga segera dikaji,” kata Sally.
Bagian Perekonomian Pemkab Bojonegoro diminta menyiapkan kajian komprehensif untuk mengetahui peluang dan kesiapan daerah dalam mengambil bagian PI di lapangan-lapangan tersebut.
Menurut Sally, keterlibatan melalui PI memiliki manfaat lebih luas dibandingkan sekadar memperoleh tambahan pendapatan.
Pemerintah daerah juga berpeluang mendapatkan informasi mengenai operasional lapangan, perkembangan produksi, serta pengetahuan dan teknologi di sektor migas.
“Pengalaman ADS dalam pengelolaan PI Banyu Urip jadi salah satu contoh,” jelasnya.
Keterlibatan tersebut bahkan berkembang hingga perusahaan daerah itu ikut dalam kerja sama operasi (KSO) bersama ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).
Komisi B berharap pola keterlibatan serupa dapat membuka kesempatan lebih besar bagi Bojonegoro untuk memahami pengelolaan industri migas.
“Sebab, akses terhadap informasi operasional JTB dan beberapa lapangan lainnya dinilai masih perlu diperkuat,” ungkapnya.
Dengan memperluas keterlibatan melalui PI, daerah diharapkan tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya migas.
Transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tujuan jangka panjang yang perlu diperjuangkan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam raker Komisi B adalah realisasi belanja rumah sakit daerah.
Hingga pembahasan berlangsung, serapan anggaran sektor tersebut masih berada di kisaran 50 persen, sehingga pengelola rumah sakit diminta mempercepat pelaksanaan belanja.
Komisi B mengingatkan bahwa rendahnya realisasi anggaran dapat berdampak terhadap kesiapan pelayanan kesehatan pada tahun berikutnya.
Terlebih, belanja rumah sakit berkaitan langsung dengan pengadaan obat, alat kesehatan, serta pemenuhan fasilitas pelayanan.
Sally meminta sisa waktu sekitar satu setengah bulan dimanfaatkan untuk merealisasikan kebutuhan belanja yang telah direncanakan.
Dengan begitu, kebutuhan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit tidak terganggu akibat anggaran yang tidak terserap.
Berbeda dengan belanja, capaian pendapatan rumah sakit daerah dinilai masih relatif sesuai jalur target.
Rata-rata realisasinya telah mencapai sekitar 88 hingga 89 persen, sehingga Komisi B mendorong peningkatan target pendapatan pada 2027 secara terukur.
Meski demikian, penetapan target pendapatan rumah sakit harus mempertimbangkan aspek pelayanan publik.
Peningkatan pendapatan tidak boleh berorientasi pada bertambahnya jumlah pasien yang membutuhkan pengobatan, melainkan melalui pengelolaan layanan yang semakin efektif dan berkualitas. (Az)
