BOJONEGOROtimes.Id – Serapan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro baru mencapai 64,2 persen hingga 9 November 2026.
Dalam rapat kerja pembahasan RAPBD 2027, Komisi C DPRD Bojonegoro meminta evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran, capaian kesehatan, serta kualitas pelayanan rumah sakit daerah.
Raker yang berlangsung Selasa (10/11/2026) tersebut dipimpin Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, S.Pd., M.H.
Ia menegaskan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan rumah sakit tidak boleh dibatasi waktu agar seluruh persoalan dapat disampaikan secara terbuka.
“Intinya kita tidak boleh dibatasi waktu,” tegas Ahmad Supriyanto.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiati, menyebut anggaran belanja setelah perubahan APBD 2026 mencapai Rp796,297 miliar.
Dari jumlah tersebut, realisasi hingga 9 November sebesar Rp511,257 miliar. Sementara target pendapatan bersama seluruh puskesmas mencapai sekitar Rp102,86 miliar.
Ninik menjelaskan, rendahnya persentase serapan dipengaruhi penambahan anggaran dalam perubahan APBD.
Sejumlah pekerjaan masih berjalan dan ditargetkan rampung sesuai kontrak pada 14 Desember 2026, sebelum dilanjutkan proses administrasi pembayaran.
“Kami sudah sampaikan komitmen ini kepada pimpinan bahwa di Dinas Kesehatan nanti realisasi anggaran minimal 90 persen,” ungkapnya.
Selain serapan anggaran, Komisi C juga mendapat laporan sejumlah indikator kesehatan.
Angka kematian ibu tercatat tujuh kasus, melampaui target maksimal lima kasus. Sementara kematian bayi sebanyak 25 kasus dari batas maksimal 75 kasus.
Untuk prevalensi stunting, pendataan Dinas Kesehatan menunjukkan angka 1,77 persen, lebih rendah dari target 1,97 persen.
Namun, masih terdapat persoalan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) sekitar 14 persen, lebih tinggi dari angka yang diharapkan, yakni 10 persen.
Menurut Ninik, kondisi KEK pada ibu hamil perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah dan gangguan pertumbuhan.
Pernikahan usia dini juga menjadi salah satu faktor sosial yang perlu ditangani melalui kerja sama lintas sektor.
“Kalau itu belum bisa ditekan, maka risiko untuk menjadi stunting juga tinggi,” jelasnya.
Raker turut menyoroti perbedaan angka stunting berdasarkan sumber pendataan.
Hasil pengukuran balita oleh Dinas Kesehatan menunjukkan 1,77 persen, sedangkan hasil survei yang menjadi rujukan sebelumnya berada di kisaran 12 persen.
Perbedaan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan metode, periode, dan cakupan pendataan agar tidak salah menjadi dasar kebijakan.
Indikator lainnya, Indeks Keluarga Sehat mencapai 0,81 dari target 0,70. Sementara nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 85,75 dari target 88, meski telah masuk kategori A.
Perbaikan akan dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat.
Evaluasi Komisi C selanjutnya mencakup RSUD Sosodoro, RSUD Padangan, RSUD Sumberrejo, RSUD Kepohbaru, RSUD Temayang, serta seluruh OPD terkait.
Pembahasan meliputi serapan anggaran, pencapaian program, kendala pelaksanaan, hingga kebutuhan peningkatan pelayanan pada 2027.
Melalui raker tersebut, Komisi C DPRD Bojonegoro mendorong agar penyusunan RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran dan persentase serapan.
Setiap program harus memiliki capaian terukur, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Az)
