BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar pasar murah dengan konsep unik bertajuk PASS ASHAR (Pasar Murah Setelah Salat Ashar) di halaman masjid Desa Tumbrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini memadukan ibadah, pengajian kebangsaan, penjualan kebutuhan pokok berharga terjangkau, serta penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Program tersebut merupakan kolaborasi Pemkab Bojonegoro dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) serta Badan Kesejahteraan Masjid dan Musala (BKMM) Bojonegoro.
Salah satu stan yang disediakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) menjual 350 kilogram gula serta 125 kilogram bawang merah dan bawang putih.
Selain menyediakan bahan pokok, kegiatan ini juga menyalurkan bantuan kepada anak yatim piatu terlantar nonpanti, lansia tunggal, penyandang disabilitas, serta memberikan insentif kepada petugas keagamaan.
Dalam sambutannya, Nurul Azizah menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah menghadapi tekanan akibat penurunan produksi minyak dan gas bumi (migas).
Produksi yang pada 2020 mencapai sekitar 235.000 barel per hari kini berada di kisaran 115.000 barel per hari.
Kondisi tersebut turut memengaruhi APBD Bojonegoro yang sebelumnya sekitar Rp8 triliun menjadi Rp6 triliun, dengan proyeksi anggaran 2027 sekitar Rp5 triliun.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Nurul menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga pelayanan publik dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
“Keterbatasan anggaran tidak berarti seluruh program pelayanan kepada masyarakat dihentikan,” demikian inti pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Ia juga memaparkan perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan dan infrastruktur.
Alokasi anggaran beasiswa disebut meningkat dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp43 miliar.
Sementara itu, program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tetap diupayakan untuk mendukung pembangunan desa, termasuk perbaikan jalan dan fasilitas umum.
Nurul menambahkan, sektor kesehatan, sosial, dan pertanian juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
Di tengah menurunnya pendapatan daerah, Pemkab Bojonegoro berupaya memastikan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan. (*)
