BOJONEGOROtimes.Id – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengusulkan pendapatan daerah sebesar Rp4,49 triliun dan belanja Rp5,08 triliun dalam Rancangan APBD 2027.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (21/10/2026), yang juga membahas pandangan umum fraksi serta persetujuan bersama Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Dalam pemaparannya, Setyo Wahono menyebut rancangan anggaran disusun dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro.
Pemkab Bojonegoro menargetkan inflasi 2,46 persen, pengangguran terbuka 4 persen, kemiskinan 9,8 persen, serta rasio gini sebesar 0,2 untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara terperinci, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp4.490.688.127.449, sedangkan belanja daerah sebesar Rp5.085.570.107.147.
Komposisi tersebut menghasilkan defisit Rp594.881.979.698 yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Pemerintah daerah mengusulkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp794,88 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp200 miliar.
Selanjutnya, rancangan APBD tersebut akan dibahas bersama DPRD untuk menyelaraskan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Selain anggaran, rapat paripurna menyoroti penguatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui penandatanganan nota persetujuan bersama terkait raperda tersebut.
Wahono menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari pemenuhan hak dasar dan perlindungan kelompok rentan.
“Pemerintah juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan,” demikian penekanan Bupati dalam materi yang disampaikan pada rapat paripurna.
Bupati juga meminta jajaran terkait menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan, memperluas sosialisasi, serta memastikan kebutuhan anggaran program perlindungan dapat terakomodasi dalam APBD.
Langkah ini diharapkan memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terarah, terkoordinasi, serta berkelanjutan.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027.
Masukan legislatif diharapkan menyempurnakan perencanaan fiskal sekaligus memastikan kebijakan anggaran dan regulasi perlindungan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro. (Prokopim)
