BOJONEGOROtimes.id – DPRD Kabupaten Bojonegoro mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna, Rabu (21/10/2026).
Dalam nota penjelasannya, Bupati Setyo Wahono mengungkapkan rencana pendapatan daerah sebesar Rp4,49 triliun dan belanja daerah mencapai Rp5,08 triliun.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar di Gedung DPRD tersebut juga membahas pandangan umum fraksi-fraksi.
Penurunan transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar dalam sambutanya menyampaikan harapan agar momentum Hari Jadi ke-349 Kabupaten Bojonegoro menjadi pendorong kemajuan daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran santri dalam menjaga persatuan dan berkontribusi terhadap pembangunan.
“Semoga Kabupaten Bojonegoro semakin berdaya saing dan terus bertransformasi menuju Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan,” harapnya.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam penyampaianya menegaskan, penyusunan APBD harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah juga dituntut lebih selektif menentukan prioritas belanja serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
“Melalui proses ini kita berharap dapat menghadirkan APBD yang responsif terhadap tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” kata Bupati.
Sejumlah prioritas pembangunan yang disiapkan meliputi infrastruktur pendidikan, pelayanan kesehatan, reformasi birokrasi, pengembangan ekonomi berkelanjutan, konektivitas wilayah, serta pelestarian lingkungan dan kebudayaan.
Bupati berharap pembahasan Raperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Persetujuan bersama diperlukan agar rancangan anggaran tersebut dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti dampak penurunan transfer pemerintah pusat terhadap pendapatan daerah.
Fraksi tersebut juga memberi perhatian pada alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, irigasi, serta bantuan keuangan desa.
Untuk mengefektifkan waktu rapat, fraksi-fraksi lainnya diarahkan menyampaikan pandangan umum melalui penyerahan dokumen.
Seluruh masukan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda APBD 2027 antara eksekutif dan legislatif sebelum memasuki tahapan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan. (Az)
