BOJONEGOROtimes.Id – Sejumlah warga Desa Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, mendatangi Balai Desa Bayemgede, Kamis (17/9/2026). Kedatangan warga untuk menyampaikan tuntutan agar Sekretaris Desa (Sekdes) Bayemgede dicopot dari jabatannya.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam forum pertemuan yang dihadiri Camat Kepohbaru, jajaran Polsek Kepohbaru,Jajaran Koramil Kepohbaru,perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat.
Dalam pertemuan itu, warga menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kinerja Sekdes. Di antaranya dugaan permintaan uang saat kegiatan karnaval, persoalan yang muncul dalam kegiatan tersebut, kedisiplinan kerja, hingga persoalan domisili.
Terkait permintaan uang saat kegiatan karnaval, Sekdes mengakui hal tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa permintaan uang tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk teman-teman Linmas.
Sekdes juga menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan siap menerima sanksi dari Kepala Desa Bayemgede.
Persoalan kedisiplinan kerja turut menjadi sorotan warga. Sekdes disebut jarang masuk kantor, kerap tidak meminta izin ketika tidak masuk, tidak menepati jam kerja, serta tidak mengenakan seragam dinas sesuai ketentuan.
Kepala Desa Bayemgede membenarkan adanya persoalan tersebut.
“Yang disampaikan Pak Ali tadi memang jarang masuk kerja dan sering tidak izin. Kalau izin pun alasannya sering mengantarkan istri atau anak berobat, tapi banyak juga yang tidak masuk tanpa alasan jelas dan tanpa izin,” ungkapnya.
Selain persoalan kedisiplinan, Ketua BPD Bayemgede juga menyoroti domisili Sekdes yang disebut tinggal di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, bukan di Desa Bayemgede.
Menanggapi tuntutan warga agar Sekdes dicopot, Kepala Desa Bayemgede menegaskan bahwa pemberhentian tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba dan harus melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan masyarakat saya kira tidak apa-apa, namun semua itu harus melalui proses dulu. Tidak ujug-ujug diberhentikan begitu saja,” tegasnya.
Kepala Desa menyebut Sekdes sebelumnya telah menerima Surat Peringatan (SP) pertama dan saat ini telah mendapatkan SP kedua. Apabila tidak ada perubahan, masih terdapat tahapan sanksi berikutnya sesuai prosedur.
“Saya baru menerbitkan SP satu kali, sekarang ini SP yang kedua. Masih ada tahapan berikutnya jika tidak ada perubahan,” pungkasnya.
Warga Desa Bayemgede tetap menyampaikan tuntutan agar Sekdes dicopot dari jabatannya. Hingga berita ini diterbitkan, keputusan terkait tuntutan tersebut masih menunggu proses Pemerintah Desa Bayemgede.(*)
