‎Cegah Penyimpangan, BGN Gandeng Kejagung Awasi Program MBG Lewat Aplikasi

BOJONEGOROtimes.Id — Pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini semakin diperkuat melalui inovasi digital.

‎Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung menghadirkan aplikasi Jaga Dapur MBG sebagai alat kontrol.

‎Langkah ini bertujuan menjaga kualitas layanan gizi sekaligus mencegah potensi penyimpangan di lapangan.

‎Dengan sistem ini, pengawasan diharapkan menjadi lebih transparan dan terukur.

‎Peluncuran dan sosialisasi aplikasi tersebut digelar di Pendopo Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu (1/4/2026).

‎Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah.

‎Kehadiran kepala daerah menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal program nasional.

‎Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.

‎Wakil Kepala BGN, Sonny Sonjaya, menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam pelaksanaan MBG.

‎Ia menyebut keterlibatan berbagai elemen menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

‎Mulai dari masyarakat, APIP, hingga aparat penegak hukum dilibatkan dalam sistem pengawasan.

‎“Pengawasan harus dilakukan dari hulu ke hilir. Aplikasi Jaga Dapur MBG menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi penyimpangan di lapangan,” ujarnya.

‎Melalui aplikasi ini, masyarakat penerima manfaat memiliki peran aktif dalam pengawasan.

‎Kelompok sasaran seperti anak-anak, balita, ibu hamil, dan menyusui dapat menyampaikan laporan langsung.

‎Laporan yang dikirim tidak hanya berupa tulisan, tetapi juga dapat disertai foto maupun video.

‎Hal ini diharapkan memperkuat bukti serta mempercepat tindak lanjut atas laporan.

‎BGN juga mengingatkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjaga integritas.

‎Dengan jumlah lebih dari 26 ribu unit di seluruh Indonesia, pengawasan menjadi sangat krusial.

‎Praktik seperti penggelembungan anggaran atau penurunan kualitas makanan tidak akan ditoleransi.

‎Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa pelaksanaan program harus sesuai standar.

‎Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, menjelaskan latar belakang hadirnya aplikasi tersebut.

‎Ia menyebut inovasi ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat melalui DPR.

‎Khususnya aspirasi yang datang dari daerah pemilihan Bojonegoro dan Tuban.

‎“Aplikasi ini berfungsi memantau kualitas output dari dapur MBG agar tetap sesuai standar. Masyarakat bisa langsung melaporkan jika ada kekurangan,” jelasnya.

‎Selain menjadi sarana pengaduan, aplikasi ini juga menyediakan fitur apresiasi.

‎Masyarakat dapat memberikan penilaian positif kepada dapur MBG yang berkinerja baik.

‎Langkah ini diharapkan mendorong kompetisi sehat dalam meningkatkan kualitas layanan.

‎Dengan begitu, perbaikan dapat terjadi secara berkelanjutan.

‎Kolaborasi antara BGN dan Kejaksaan Agung yang didukung pemerintah daerah menjadi fondasi kuat pengawasan.

‎Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen penting dalam sistem ini.

‎Melalui pendekatan digital, pengawasan program MBG diharapkan semakin efektif.

‎Tujuannya adalah memastikan manfaat program benar-benar dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (Prokopim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *