BOJONEGOROtimes.Id – Menjelang dimulainya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bojonegoro, suasana politik mulai menunjukkan dinamika yang cukup tinggi.
Agenda yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (25/03/2026) ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, khususnya partai politik.
Salah satu yang langsung bergerak cepat adalah Partai Golkar Bojonegoro dengan memperkuat fungsi pengawasan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor yang tepat.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, memberikan instruksi tegas kepada seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD.
Ia meminta agar pembahasan LKPJ tidak hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa makna yang mendalam.
Menurutnya, dokumen tersebut harus dikaji secara komprehensif untuk melihat efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan begitu, hasil evaluasi benar-benar dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ia menekankan pentingnya menelusuri setiap program secara rinci, mulai dari indikator hingga capaian yang telah direalisasikan.
Evaluasi tidak cukup hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi juga harus melihat implementasi nyata.
Pendekatan ini diyakini mampu mengungkap sejauh mana program memberi manfaat bagi masyarakat.
“Pembahasan harus detail, tidak sekadar melihat laporan, tetapi memastikan program benar-benar berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Selain itu, Ahmad Supriyanto juga mengingatkan kemungkinan adanya program yang tidak berjalan optimal.
Program yang dinilai gagal harus diidentifikasi secara jelas, termasuk faktor penyebabnya.
Hal ini penting agar ke depan tidak terjadi kesalahan yang sama dalam perencanaan maupun pelaksanaan.
“Jika ada program yang tidak maksimal, harus diungkap apakah karena perencanaan atau pelaksanaan yang lemah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa program yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat perlu ditinjau ulang.
Menurutnya, anggaran daerah harus difokuskan pada kegiatan yang memberikan manfaat nyata.
Program yang tidak efektif dinilai hanya akan membebani keuangan daerah tanpa hasil signifikan.
“Program yang tidak berdampak harus dievaluasi serius, bahkan bila perlu dihentikan,” katanya.
Tak hanya soal program, Golkar juga menyoroti pentingnya penataan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Ahmad Supriyanto meminta kepala daerah berani mengambil langkah strategis terhadap pejabat yang tidak optimal.
Hal ini dinilai penting untuk menjaga kinerja pemerintahan tetap selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
“Pejabat yang tidak sejalan atau tidak serius bekerja harus dievaluasi, bahkan bisa diganti,” ujarnya.
Langkah tegas tersebut diharapkan mampu memaksimalkan sisa masa pemerintahan yang ada saat ini.
Dengan kinerja birokrasi yang lebih solid, program prioritas daerah dapat direalisasikan secara optimal.
Golkar menilai pengelolaan anggaran harus tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia.
Fokus utama tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Dengan instruksi evaluasi menyeluruh yang telah disiapkan, pembahasan LKPJ di DPRD diprediksi berlangsung dinamis.
Fraksi Golkar disebut akan membawa data dan analisis mendalam sebagai bahan dalam forum resmi.
Hal ini menunjukkan keseriusan partai dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan daerah.
Pembahasan LKPJ kali ini pun diharapkan menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam dan konstruktif. (*)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,