Wabup Nurul Terima Penghargaan dari Ombudsman, Bojonegoro Catat Prestasi Gemilang

‎BOJONEGOROtimes.Id – Upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membangun pelayanan publik yang bersih dan profesional kembali menuai apresiasi.

‎Komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel membuahkan hasil membanggakan di tingkat provinsi.

‎Hal ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Capaian tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Bojonegoro.

‎Pada Kamis (19/02/2026), Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah menerima langsung Penghargaan Opini Hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025.

Penghargaan itu diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

‎Prosesi penyerahan berlangsung di Ruang Jayabaya, Kantor Wali Kota Surabaya.

‎Momentum ini menjadi simbol keberhasilan peningkatan mutu layanan publik daerah.

‎Penilaian Ombudsman RI kini tidak lagi sekadar mengukur kepatuhan administratif.

Opini yang diberikan telah berkembang menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan.

‎Parameter tersebut menilai sejauh mana layanan publik dijalankan secara profesional dan bebas maladministrasi.

‎Bojonegoro pun berhasil meraih Kategori Opini Kualitas Tertinggi tahun 2025.

‎Predikat tersebut menunjukkan pelayanan publik di Bojonegoro dinilai memenuhi standar tinggi.

Aspek transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas menjadi poin penting dalam penilaian.

‎Capaian ini sekaligus memperkuat posisi Bojonegoro sebagai daerah dengan tata kelola yang baik.

‎Reformasi birokrasi yang dijalankan dinilai berjalan konsisten dan terarah.

‎Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI.

Ia menilai pendampingan dan pengawasan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perbaikan layanan.

‎Menurutnya, evaluasi dari lembaga pengawas justru menjadi energi untuk terus berbenah.

‎Kolaborasi tersebut dinilai memperkuat kualitas sistem pelayanan di daerah.

‎“Kami menyadari pelayanan publik adalah proses yang terus berkembang. Jika masih ada kekurangan, itu menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki secara berkelanjutan,” ujar Nurul Azizah.

‎Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan.

‎Sebaliknya, setiap catatan dijadikan dasar penyempurnaan tata kelola.

‎Pendekatan ini dinilai penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

‎Menurutnya, perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menuntut pelayanan yang semakin adaptif.

Persepsi publik dapat terbentuk dengan cepat sehingga kualitas layanan harus terus dijaga.

‎Pemkab Bojonegoro pun memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta sistem birokrasi.

‎Perbaikan sarana prasarana dan efisiensi waktu pelayanan juga menjadi prioritas.

‎“Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap capaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh perangkat daerah.

‎Komitmen pelayanan prima harus terus dijaga dalam setiap lini birokrasi.

‎Semangat perbaikan berkelanjutan menjadi kunci utama.

‎Tak hanya pemerintah daerah secara umum, sejumlah unit layanan juga meraih apresiasi.

RSUD Padangan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memperoleh nilai sangat baik.

‎Penilaian tersebut memperlihatkan kualitas pelayanan yang merata di berbagai sektor.

‎Hal ini menunjukkan sinergi antarorganisasi perangkat daerah berjalan efektif.

‎Capaian Opini Kualitas Tertinggi ini menegaskan reformasi birokrasi di Bojonegoro bukan sekadar wacana.

Penguatan pengawasan internal, pembenahan prosedur, serta keterbukaan informasi menjadi fondasi utama.

‎Kepercayaan publik dibangun melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional.

‎Pemkab Bojonegoro pun berkomitmen menjaga konsistensi demi pelayanan bebas maladministrasi. (Prokopim)