Raker Komisi D DPRD Bojonegoro: Soroti DLH dan Dishub, Fokus Perbaikan 2026

BOJONEGOROtimes.Id  – Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat kerja di ruang komisi dengan agenda utama menelaah capaian kinerja tahun 2025 sekaligus menyusun rencana kerja tahun 2026, Rabu (18/2/2026).

‎Pertemuan tersebut diikuti oleh pimpinan dan anggota Komisi D bersama perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

‎Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan terkait arah kebijakan ke depan.

‎Rapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program dan kegiatan perangkat daerah.

‎Evaluasi dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

‎Selain menilai capaian, Komisi D juga menekankan pentingnya pembenahan pada sektor yang masih memerlukan perhatian.

‎Dengan langkah ini, perencanaan tahun berikutnya diharapkan semakin terukur dan tepat sasaran.

‎Dalam pembahasan evaluasi 2025, perhatian tertuju pada kinerja sektor lingkungan hidup dan perhubungan.

‎Isu pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, pengendalian pencemaran, hingga peningkatan sarana transportasi dan manajemen lalu lintas menjadi topik utama.

‎Berbagai hambatan yang muncul sepanjang tahun turut dikaji secara terbuka.

‎Hal tersebut dimaksudkan agar solusi yang dirumuskan dapat menjawab persoalan secara komprehensif.

‎Memasuki pembahasan rencana kerja 2026, Komisi D mendorong agar DLH dan Dishub menyusun program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan warga.

‎Perencanaan diminta berorientasi pada peningkatan mutu layanan publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

‎Efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi sorotan penting dalam penyusunan program.

‎Pendekatan berbasis hasil, baik output maupun outcome, juga ditekankan sebagai tolok ukur keberhasilan.

‎Pimpinan Komisi D menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

‎“Sinergi dan komunikasi yang baik antara DPRD dan perangkat daerah sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

‎Ia juga menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat dalam setiap tahapan kebijakan.

‎Melalui rapat kerja ini, diharapkan kinerja tahun 2026 dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *