BOJONEGOROtimes.Id – Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bojonegoro meningkat signifikan pada 2025.
Angkanya naik 4,36 poin dari 74,02 pada 2024 menjadi 78,38 dengan predikat BB.
Kenaikan ini menunjukkan perbaikan kualitas perencanaan hingga evaluasi kinerja berbasis hasil.
Tren positif tersebut memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin terukur.
Capaian ini merupakan hasil evaluasi SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Indeks Pelayanan Publik, serta penilaian maladministrasi.
Seluruh indikator memperlihatkan arah perbaikan yang konsisten.
Pemerintah daerah dinilai makin mampu menyelaraskan program dengan kebutuhan masyarakat.
Akuntabilitas pun semakin nyata dalam pelaksanaan kegiatan.
“Hal ini sekaligus mencerminkan penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program atau kegiatan secara lebih akuntabel dan terukur,” jelas Kabag Organisasi Setda Bojonegoro, Dyah Enggarini Mukti.
Ia menegaskan peningkatan tersebut bukan kerja singkat. Upaya pembenahan dilakukan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah.
Hasilnya mulai terlihat pada berbagai indeks penilaian nasional.
Indeks Reformasi Birokrasi sementara juga naik dibanding tahun sebelumnya. Dari 82,84 pada 2024 meningkat menjadi 85,79 pada 2025.
Angka ini menandakan reformasi yang dijalankan memberi dampak nyata. Terutama dalam tata kelola, kualitas layanan, dan budaya kerja aparatur.
Performa pelayanan publik turut menguat melalui capaian IPP 2025. Bojonegoro meraih predikat A atau pelayanan prima dengan nilai 4,68.
Posisi ini menempatkan Bojonegoro di peringkat kedua dari 29 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Hasil tersebut menjadi bukti keseriusan peningkatan mutu layanan.
Pada tahun yang sama, capaian Zona Integritas kembali diraih. Empat perangkat daerah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
Mereka adalah Dinas Perhubungan, RSUD dr Sosodoro Djatikoesoemo, DPMPTSP, serta RSUD Padangan. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian PANRB.
Penguatan akuntabilitas juga terlihat dari penilaian Ombudsman RI. Bojonegoro meraih kualitas tertinggi nasional dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik.
Rangkaian prestasi ini merupakan buah sinergi seluruh perangkat daerah. Kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah dinilai konsisten mendorong perubahan.
Ke depan, capaian tersebut diharapkan menjadi pemicu inovasi baru. Pemerintah daerah ingin menjaga efektivitas dan efisiensi kerja.
Akuntabilitas tetap menjadi fondasi utama dalam pelayanan. Masyarakat pun diharapkan merasakan manfaat yang semakin besar. (*)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,