Bupati Wahono Tegaskan DTSEN Jadi Kunci Penurunan Kemiskinan Bojonegoro

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat percepatan penurunan kemiskinan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

‎Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Percepatan Pemutakhiran DTSEN di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (19/1/2026).

‎Kegiatan ini dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama OPD, BPS, camat, kepala desa, dan pendamping sosial.

‎Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan sosial berbasis data yang akurat dan terkini.

‎Bupati Bojonegoro menegaskan bahwa DTSEN kini menjadi satu-satunya rujukan nasional penyaluran bantuan sosial.

‎Kebijakan tersebut sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2025.

‎Menurutnya, keakuratan data menentukan keberhasilan program perlindungan sosial.

‎“Data adalah fondasi kebijakan, dan DTSEN memastikan bantuan diterima warga yang benar-benar berhak,” tegasnya.

‎Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto memaparkan tren penurunan angka kemiskinan daerah.

‎Pada 2024, tingkat kemiskinan tercatat 11,69 persen atau 147.332 jiwa, lalu turun menjadi 11,49 persen atau 144.900 jiwa pada 2025.

‎Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 2.430 jiwa penduduk miskin.

‎“Target 2026 kami tekan hingga 10,55 persen dengan sinergi seluruh OPD dan desa,” ujarnya.

‎Sebagai percepatan, Pemkab Bojonegoro bersama BPS melakukan pendataan menyeluruh seluruh warga, bukan hanya kelompok miskin.

‎Selain itu, dilakukan penempelan stiker DTSEN 2025 pada 50.987 kepala keluarga yang terdata miskin.

‎Pemerintah menegaskan stiker bukan label permanen, melainkan bagian dari validasi data.

‎“Tidak ditempeli stiker bukan berarti tidak miskin, bisa jadi belum tervalidasi,” jelas Agus.

‎Komitmen perbaikan data juga diperkuat melalui Program Sapa Bupati sebagai ruang dialog langsung dengan masyarakat.

‎Warga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan data bansos, layanan kesehatan, hingga dukungan usaha kecil.

‎Salah satu warga berharap proses pendataan lebih terbuka dan cepat ditindaklanjuti.

‎“Kami ingin jika ada yang belum terdata, bisa segera diperbaiki,” ujarnya.

‎Menanggapi hal tersebut, Bupati Setyo Wahono menegaskan pemerintah membuka partisipasi seluas-luasnya.

‎Ia memastikan seluruh usulan warga akan diverifikasi berjenjang hingga pusat. Proses pemutakhiran diperkirakan memakan waktu sekitar tiga bulan.

‎“Tidak boleh ada warga tertinggal hanya karena persoalan data,” pungkas Bupati. (Prokopim)