Wabup Bojonegoro Tegaskan, Dapur MBG Bermasalah Bakal Ditutup

BOJONEGOROtimes.Id – Program andalan Pemkab Bojonegoro, Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali memicu kegaduhan setelah puluhan siswa dari SMAN 1 Kedungadem, SDN Tumbrasanom, dan MTs Plus Nabawi mengalami keracunan usai menyantap hidangan MBG, Kamis (2/10/2025).

‎Para korban harus mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Kedungadem akibat gejala mual, muntah, hingga diare.

‎Mendengar laporan tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, langsung turun tangan meninjau lokasi sekaligus memastikan kondisi para siswa.

‎Ia menyampaikan pesan tegas dari Bupati Setyo Wahono yang meminta agar kasus ini segera dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

‎“Kalau distribusi makanan tidak sesuai aturan, dapur SPPG harus segera ditutup. Kami sudah mengingatkan, tapi fakta hari ini jelas menunjukkan ada kelalaian,” ungkap Nurul Azizah.

‎Lebih jauh, Nurul menyoroti persoalan serius yang selama ini diabaikan: 124 dapur SPPG di Bojonegoro ternyata belum satupun memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat standar nasional.

‎Kondisi ini dinilai menjadi faktor utama rentannya kasus keracunan berulang.

‎Berdasarkan penelusuran, dapur SPPG Sidorejo tercatat sebagai penyuplai menu MBG untuk SMAN 1 Kedungadem, sementara SPPG Drokilo memasok ke SDN Tumbrasanom dan MTs Plus Nabawi.

‎Kedua dapur ini kini berada dalam sorotan tajam Pemkab.

‎Nurul juga menyesalkan keterlambatan laporan dari pihak sekolah maupun pengelola SPPG sehingga memperlambat penanganan awal.

‎Ia menegaskan, setiap insiden harus segera dilaporkan agar Pemkab bisa cepat melakukan langkah antisipasi.

‎“Bapak Bupati sudah menegaskan, bila ada dapur yang terbukti menyebabkan keracunan, maka akan ditutup. Sebelum program dilanjutkan, semua dapur penyedia wajib melewati uji kelayakan,” tegasnya.

‎Padahal, MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar. Namun, kasus di Kedungadem kembali menambah deretan panjang insiden serupa yang menggerus kepercayaan publik.

‎Kini, tekanan semakin besar bagi Pemkab Bojonegoro untuk benar-benar mengevaluasi program MBG, khususnya terkait pengawasan dapur SPPG yang dinilai belum memenuhi standar higienitas. (*)