Wabup Bojonegoro: Program Pengentasan Kemiskinan Harus Akurat dan Tepat Sasaran

BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memantapkan strategi pengentasan kemiskinan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.

‎Dalam Forum Sinergi dan Evaluasi yang digelar di Kantor Dinas Sosial (Dinsos), Kamis (6/11/2025), Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, bersama Sekretaris Daerah Edi Susanto, menegaskan pentingnya akurasi dan keseragaman data sebagai dasar kebijakan pengentasan kemiskinan.

‎Kepala Dinsos Bojonegoro Agus Sussetyo Hardiyatno melaporkan capaian realisasi anggaran hingga akhir Oktober 2025 telah mencapai Rp111,5 miliar atau sekitar 65,69% dari total pagu Rp169,7 miliar.

‎Dinsos optimistis hingga akhir tahun target penyerapan bisa menembus 72%, dengan fokus utama pada program Bantuan Sosial (Bansos), seperti BLT DBHCHT, serta penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Bansos Kemiskinan Ekstrem.

‎Dalam forum tersebut, Sekda Edi Susanto menyoroti adanya perbedaan signifikan antara Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

‎Menurutnya, sinkronisasi kedua data ini sangat penting agar program yang dijalankan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

‎“Kalau datanya tidak sinkron, perlu verifikasi langsung di lapangan. Program penanggulangan kemiskinan harus berbasis satu data agar hasilnya tepat sasaran,” ujarnya.

‎Sementara itu, Wabup Nurul Azizah menekankan bahwa berbagai program Dinsos seperti pemasangan stiker Keluarga Pra Sejahtera dan penyaluran bantuan sosial harus didukung oleh data yang valid agar target penurunan angka kemiskinan tercapai.

‎Menjelang tahun anggaran 2026, Pemkab juga menyiapkan langkah penyesuaian akibat turunnya Dana Transfer Pusat (TKD) dari Rp7,8 triliun menjadi Rp5,8 triliun.

‎“Yang penting, penyesuaian ini tidak mengubah program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan,” tegas Wabup.

‎Melalui forum sinergi dan evaluasi ini, Pemkab Bojonegoro berharap sinergi antara DAMISDA dan DTSEN segera tuntas.

‎Dengan data yang akurat dan program yang terarah, pemerintah optimistis penurunan angka kemiskinan di Bojonegoro dapat dicapai secara nyata dan berkelanjutan. (Prokopim)