BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk melindungi kesejahteraan petani dengan memastikan penyerapan hasil panen sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Penegasan ini disampaikan dalam audiensi antara Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dengan Perum BULOG Cabang Bojonegoro, Jawa Timur, pada Kamis 10 April 2025.
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Zainal Fanani, serta Dandim 0813 Bojonegoro Letkol CZI Arief Rochman Hakim.
Bupati Setyo Wahono menyatakan bahwa BULOG akan terus membeli gabah kering panen (GKP) langsung dari petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram.
“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ingin memberikan kepastian kepada petani bahwa hasil panen mereka akan dibeli dengan harga yang layak. Apalagi saat ini sedang berlangsung panen raya di lahan seluas 12.000 hektare. Ini adalah momen penting untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Wahono.
Lebih lanjut, Mas Wahono menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah dalam merespons kekhawatiran petani terkait harga jual gabah yang seringkali di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
HPP gabah sendiri telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BULOG Cabang Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyerap gabah petani sesuai dengan harga resmi.
Ia juga menyampaikan bahwa dengan dukungan dari Kodim 0813 dan DKPP, penyerapan gabah telah mencapai lebih dari 100 persen dan akan terus dioptimalkan.
“Kami terus melakukan pengawasan agar mitra BULOG, yaitu penggilingan padi, tidak membeli gabah di bawah harga HPP. Jika ditemukan pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk mengevaluasi dan mencabut status kemitraannya,” tegas Ferdian.
BULOG juga membuka kesempatan bagi petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), hingga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk menjual gabah secara langsung, dengan pendampingan dari Koramil atau Babinsa setempat.
Langkah ini merupakan bagian dari sinergi antara BULOG dan TNI dalam mendukung ketahanan pangan.
Meskipun demikian, Ferdian mengakui adanya tantangan terkait keterbatasan alat pengering dan kapasitas gudang penyimpanan. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat memberikan bantuan fasilitas tambahan untuk mempercepat proses pengolahan gabah menjadi beras.
“Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak agar penyerapan gabah dapat berjalan maksimal, dan hasil panen petani benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan kepada petani, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan komitmennya dalam membangun ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan. (Az)