BOJONEGOROtimes.Id – Program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bertajuk ‘Sapa Bupati’ kembali digelar pada Senin, 26 Mei 2025 di Pendopo Malowopati.
Meski hujan mengguyur, antusiasme warga tak surut untuk hadir dan menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Setyo Wahono.
Sapa Bupati merupakan forum tatap muka antara masyarakat dan pimpinan daerah, yang kali ini memasuki edisi kedua.
Seperti biasa, Bupati Setyo Wahono hadir langsung bersama Wakil Bupati (Wabup) Nurul Azizah, Pj Sekda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, serta jajaran terkait lainnya.
Mengusung tema “Program Quick Win Pengentasan Kemiskinan melalui Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri)”, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bojonegoro dalam memberdayakan masyarakat pra sejahtera.
Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan, Elfia Nur Aini, menjelaskan bahwa Gayatri merupakan program integratif yang menggabungkan peternakan ayam petelur dengan pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kawasan.
“Gayatri membawa perubahan besar dalam sistem peternakan skala kecil di Bojonegoro, sekaligus menjadi jalan untuk mengurangi kemiskinan,” ujarnya.
Sejak dibuka, sesi dialog berlangsung hangat.
Salah satu warga, Mohammad Syafii dari Desa Ledok Kulon, menjadi penyampai aspirasi pertama.
Ia menyoroti limbah tahu yang belum dimanfaatkan secara optimal dan meminta pelatihan pengelolaan agar bisa diolah menjadi pupuk.
Menanggapi hal ini, Bupati langsung menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk menindaklanjuti.
Bupati Setyo Wahono, atau yang akrab disapa Mas Wahono, juga memberikan jawaban langsung atas berbagai isu yang disampaikan warga.
Mulai dari keluhan soal distribusi pupuk, pembangunan infrastruktur, hingga laporan pungutan liar di sekolah dan persoalan ijazah yang ditahan.
Terkait program Gayatri, Bupati menegaskan bahwa penerima manfaat dipilih berdasarkan Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda).
Program ini juga melibatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Bojonegoro sebagai bentuk kolaborasi dalam penguatan ekonomi kerakyatan.
“Kami berharap bantuan berupa ayam petelur ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga miskin dan mampu menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih di angka 11,69 persen,” jelasnya.
Hingga pukul 12.00 WIB, suasana dialog tetap berlangsung meriah dengan banyak warga yang masih ingin menyampaikan pertanyaan.
Moderator akhirnya menutup acara demi keterbatasan waktu.
Wakil Bupati Nurul Azizah, dalam penutupnya, menanggapi isu penahanan ijazah di sekolah.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab memiliki kewenangan atas sekolah TK, SD, dan SMP, sementara SMA/SMK merupakan ranah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami sudah lakukan pengecekan ke sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan daerah, dan saat ini tidak ada lagi ijazah yang ditahan,” tegasnya.
Ia juga memastikan akan berkoordinasi dengan pihak provinsi bila terdapat kasus serupa di jenjang pendidikan menengah. (Az)