‎Sapa Bupati, Program Gayatri Upaya Pengentasan Kemiskinan di Bojonegoro

BOJONEGOROtimes.Id – Program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bertajuk ‘Sapa Bupati’ kembali digelar pada Senin, 26 Mei 2025 di Pendopo Malowopati.

‎Meski hujan mengguyur, antusiasme warga tak surut untuk hadir dan menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati Setyo Wahono.

‎Sapa Bupati merupakan forum tatap muka antara masyarakat dan pimpinan daerah, yang kali ini memasuki edisi kedua.

‎Seperti biasa, Bupati Setyo Wahono hadir langsung bersama Wakil Bupati (Wabup) Nurul Azizah, Pj Sekda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, serta jajaran terkait lainnya.

‎Mengusung tema “Program Quick Win Pengentasan Kemiskinan melalui Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri)”, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bojonegoro dalam memberdayakan masyarakat pra sejahtera.

‎Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan, Elfia Nur Aini, menjelaskan bahwa Gayatri merupakan program integratif yang menggabungkan peternakan ayam petelur dengan pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kawasan.

‎“Gayatri membawa perubahan besar dalam sistem peternakan skala kecil di Bojonegoro, sekaligus menjadi jalan untuk mengurangi kemiskinan,” ujarnya.

‎Sejak dibuka, sesi dialog berlangsung hangat.

‎Salah satu warga, Mohammad Syafii dari Desa Ledok Kulon, menjadi penyampai aspirasi pertama.

‎Ia menyoroti limbah tahu yang belum dimanfaatkan secara optimal dan meminta pelatihan pengelolaan agar bisa diolah menjadi pupuk.

‎Menanggapi hal ini, Bupati langsung menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk menindaklanjuti.

‎Bupati Setyo Wahono, atau yang akrab disapa Mas Wahono, juga memberikan jawaban langsung atas berbagai isu yang disampaikan warga.

‎Mulai dari keluhan soal distribusi pupuk, pembangunan infrastruktur, hingga laporan pungutan liar di sekolah dan persoalan ijazah yang ditahan.

‎Terkait program Gayatri, Bupati menegaskan bahwa penerima manfaat dipilih berdasarkan Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda).

‎Program ini juga melibatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Bojonegoro sebagai bentuk kolaborasi dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

‎“Kami berharap bantuan berupa ayam petelur ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga miskin dan mampu menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih di angka 11,69 persen,” jelasnya.

‎Hingga pukul 12.00 WIB, suasana dialog tetap berlangsung meriah dengan banyak warga yang masih ingin menyampaikan pertanyaan.

‎Moderator akhirnya menutup acara demi keterbatasan waktu.

‎Wakil Bupati Nurul Azizah, dalam penutupnya, menanggapi isu penahanan ijazah di sekolah.

‎Ia menjelaskan bahwa Pemkab memiliki kewenangan atas sekolah TK, SD, dan SMP, sementara SMA/SMK merupakan ranah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

‎“Kami sudah lakukan pengecekan ke sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan daerah, dan saat ini tidak ada lagi ijazah yang ditahan,” tegasnya.

‎Ia juga memastikan akan berkoordinasi dengan pihak provinsi bila terdapat kasus serupa di jenjang pendidikan menengah. (Az)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *