BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan optimisme tinggi terhadap kinerja belanja daerah tahun anggaran 2025.
Hingga akhir tahun, realisasi belanja APBD ditargetkan mampu mencapai 80 persen atau setara Rp6,2 triliun dari total APBD sebesar Rp7,8 triliun.
Sementara itu, pagu belanja yang dirancang dalam APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp6,49 triliun.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bahwa hingga Senin (29/12/2025), realisasi belanja telah mencapai 74,35 persen atau sekitar Rp5,8 triliun.
Capaian tersebut dinilai berada di jalur yang tepat sesuai target akhir tahun.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 serta perencanaan APBD 2026.
Dalam evaluasi tersebut, terdapat catatan terkait ketidaksinkronan antara RKPD, KUA, dan Raperda APBD 2026.
Namun menurut Wabup, kondisi tersebut memiliki dasar yang jelas, yakni adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat serta penyesuaian proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Penyesuaian itu dilakukan agar perencanaan lebih realistis.
Pada APBD 2026, Pemkab Bojonegoro tetap berkomitmen memprioritaskan sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Berdasarkan data BPKAD, alokasi minimal belanja kesehatan sebesar 10 persen atau Rp533 miliar.
Namun faktanya, anggaran kesehatan dialokasikan jauh lebih besar, yakni Rp1,26 triliun atau 23,65 persen dari belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN.
Sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius dengan ketentuan minimal 20 persen atau Rp1,29 triliun.
Pemkab Bojonegoro bahkan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp2,38 triliun atau 36,63 persen dari total belanja daerah.
Angka ini menunjukkan komitmen kuat daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, belanja infrastruktur pelayanan publik yang disyaratkan sebesar 40 persen atau Rp2,14 triliun juga berhasil dilampaui.
Dalam APBD 2026, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp2,35 triliun atau 43,95 persen dari belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer.
Alokasi ini diarahkan untuk menunjang konektivitas dan pelayanan publik.
Selain melalui APBD murni, pemerintah daerah juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Adapun dana abadi direncanakan melalui Perubahan APBD karena penetapannya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri terkait.
Skema ini diharapkan mampu memperkuat pembangunan jangka panjang.
Dengan adanya evaluasi dari Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda dan Raperbup APBD Tahun Anggaran 2026, dilakukan penyesuaian postur belanja daerah.
Penyesuaian tersebut menetapkan total belanja APBD 2026 menjadi Rp6,49 triliun agar lebih seimbang dan sesuai kapasitas fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto menegaskan bahwa capaian belanja daerah saat ini telah sesuai dengan target yang direncanakan.
Ia berharap kualitas perencanaan ke depan semakin meningkat dan mampu mendekati kondisi riil pelaksanaan di lapangan.
Hal ini penting untuk menjaga efektivitas anggaran.
Sekda juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyiapkan langkah teknis pelaksanaan APBD 2026.
Pasalnya, pada awal tahun mendatang, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia akan menghadapi agenda evaluasi dan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Persiapan yang matang dinilai menjadi kunci keberhasilan. (*)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,