BOJONEGOROtimes.Id – Pada hari ini, Senin 2 Juni 2025, DPRD Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 serta Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap penyampaian Bupati tersebut.
Rapat dilaksanakan di ruang rapat paripurna, gedung DPRD Bojonegoro. Setelah dinyatakan kuorum, rapat dimulai dengan penyampaian Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.
Dalam penyampaianya, Wahono melaporkan bahwa realisasi pendapatan daerah melebihi target
”Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat, dengan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah melampaui target. Pendapatan transfer dari pusat dan provinsi juga mengalami peningkatan signifikan,” katanya.
Ia menjelaskan capaian realisasi belanja. Belanja terbesar berada pada belanja pegawai dan belanja modal. Disampaikan juga sisa lebih pembiayaan (SiLPA) tahun berjalan.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak. “Bojonegoro kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-11 kalinya berturut-turut sejak 2014,” ungkapnya.
Usai penyampaian Bupati, dilanjutkan dengan tanggapan Fraksi – Fraksi DPRD terhadap penyampaian Bupati. Diawali oleh juru bicara dari Fraksi PKB yang dibacakan oleh Diana Hargianti SE.
Dilanjutkan, juru bicara Fraksi Gerindra, Hadi Winarto, ia menyampaikan terkait realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga disorot, yang mengalami peningkata dibanding tahun sebelumnya.
Meski mencatat capaian positif, Fraksi Gerindra menilai masih ada kelemahan dalam pelaksanaan APBD berbasis kinerja, serta rendahnya penyerapan anggaran yang menyebabkan Silpa cukup besar.
Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi belanja, memperluas pembangunan infrastruktur, serta menggali potensi pendapatan daerah secara inovatif.
Evaluasi terhadap program-program yang tidak mencapai target juga dinilai penting sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya.
Di ahir penyampaianya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima penyampaian bupati tersebut dengan sejumlah catatan, dan berharap ada komitmen bersama untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depan.
Selanjutnya, Juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulanan Heri Kiswanto menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan sektor unggulan guna meningkatkan PAD secara mandiri.
Selain itu, pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan, turut menjadi sorotan penting. Para guru dinilai memiliki peran besar dalam membentuk generasi unggul, sehingga patut mendapat penghargaan.
PDI Perjuangan mengapresiasi atas upaya pemberdayaan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM yang dinilai mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam aspek pembiayaan, ia mengingatkan agar pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Keberhasilan Bojonegoro mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK juga menjadi catatan positif.
Untuk evisiensi waktu, penyampaian pandangan Fraksi selanjutnya diusulkan untuk hanya menyerahkan dokumen pandangan mereka, dimulai dari Fraksi Golkar untuk menyerahkan pandanganya, dilanjutkan Fraksi Demokrat, Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat, dan Fraksi PPKN.
Pada dasarnya, semua Fraksi menyetujui penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024, meski dengan beberapa catatan. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,