BOJONEGOROtimes.Id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengintensifkan upaya penurunan angka kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan kolaborasi multipihak.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan diseminasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029, Rabu (24/12/2025), di Synergi Room Pemkab Bojonegoro.
Kegiatan strategis ini dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah, jajaran asisten, kepala perangkat daerah, para camat dari lima wilayah lokus kemiskinan, serta perwakilan akademisi, LSM/NGO, dan stakeholder terkait.
Forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh pihak dalam menanggulangi kemiskinan secara terencana dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Ahmad Gunawan F, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025.
Serta Keputusan Bupati Bojonegoro terkait pembentukan TKPKD Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2029.
“Selain melakukan evaluasi program yang telah berjalan, forum ini juga menjadi sarana penyebarluasan dokumen RPKD agar dapat dipahami secara komprehensif dan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan, penganggaran, hingga implementasi program penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada awal 2025 tercatat sebesar 11,69 persen dan berhasil ditekan menjadi 11,49 persen.
Pemerintah daerah menargetkan penurunan hingga 10,55 persen pada 2026 dan mencapai 7,98 persen pada akhir periode RPJMD.
Dalam arahannya, Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan daerah.
Ia menyoroti pentingnya data yang valid dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan agar seluruh program dan bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada keakuratan data. Program yang dilaksanakan harus transparan dan dapat diawasi bersama oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, narasumber dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro (Unigoro), Ahmad Taufiq, mengapresiasi keterbukaan Pemkab Bojonegoro dalam melibatkan kalangan akademisi dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
LPPM Unigoro menyatakan komitmennya untuk terus berkontribusi melalui kajian ilmiah, riset kebijakan, dan rekomendasi berbasis data.
Dalam forum tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unigoro, Ahmad Taufik, juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis.
Di antaranya penguatan integrasi data kemiskinan lintas perangkat daerah, peningkatan pendampingan berkelanjutan bagi penerima bantuan agar program tidak bersifat seremonial.
Serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur.
Lebih lanjut, ia mendorong agar program penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis potensi lokal.
Juga peningkatan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta guna menjamin keberlanjutan program.
Sebagai langkah penguatan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah juga mendorong pemasangan stiker rumah tangga miskin yang memuat informasi bantuan yang diterima serta publikasi data penerima bantuan di tingkat desa.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sosial dan mencegah tumpang tindih bantuan.
Selain itu, rapat juga membahas penguatan sektor pendukung penurunan kemiskinan, mulai dari mendorong UMKM naik kelas, penguatan sektor pertanian, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan pengangguran melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kebutuhan pasar, hingga percepatan perizinan dan investasi daerah.
Melalui Rakor TKPKD ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap terbangun sinergi yang semakin solid antar perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, pelaksanaan RPKD 2025–2029 diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. (Prokopim)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,