‎Pansus 4 DPRD Bojonegoro Tekankan Sosialisasi dan TPA di Setiap Kecamatan

‎BOJONEGOROtimes.Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melalui Panitia Khusus (Pansus) 4 memberikan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

‎Rabu 21 Mei 2025, Anis Musthafa secara resmi menyampaikan laporan Pansus 4 pada Rapat Paripurna, bahwa perubahan tersebut mempertimbangkan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

‎”Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Hukum Pidana,” jelasnya.

‎Pansus 4 juga menyoroti pentingnya teknik penyusunan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

‎Selain itu, pengaturan dalam pasal-pasal krusial seperti Pasal 1 dan Pasal 44 ayat (1) juga telah disesuaikan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

‎Tak hanya itu, dalam rapat dengan tim eksekutif, Pansus 4 DPRD Bojonegoro memberikan lima catatan penting kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro.

‎Salah satunya adalah agar DLH mengevaluasi sistem pengelolaan sampah yang sudah berjalan saat ini dan menyediakan lokasi penampungan sampah (TPA) di tiap-tiap kecamatan.

‎DLH juga diminta melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat dengan melibatkan legislatif, belajar dari kota-kota lain seperti Bantul dan Sleman dalam pengelolaan sampah, serta memberi perhatian khusus pada pengelolaan limbah industri yang ada di Bojonegoro.

‎Dalam rapat paripurna, mayoritas fraksi menyatakan persetujuan terhadap perubahan tersebut.

‎“Pansus 4 DPRD Kabupaten Bojonegoro dapat menerima dan menyetujui sekaligus merekomendasikan kepada Rapat Paripurna ini untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025,” ujarnya.

‎Sebagai penutup, Pansus 4 menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan.

‎“Manakala terdapat kesalahan, dengan hati yang tulus perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf kepada para hadirin, karena sesungguhnya kita adalah manusia yang tiada sempurna,” tutupnya. (Az)