‎Komisi B DPRD Bojonegoro Bedah Kinerja BUMD 2025, Fokus PAD dan Layanan Publik

BOJONEGOROtimes.Id – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Bojonegoro serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

‎Rapat kerja dilaksanakan di ruang Komisi B gedung DPRD Bojonegoro pada Senin, 12 Januari 2026.

‎Sejumlah BUMD yang hadir di antaranya PT Asri Dharma Sejahtera (PT ADS), PT Bojonegoro Bangun Sarana (PT BBS), PT BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan Perumda Air Minum Tirta Buana.

‎Rapat kerja ini membahas evaluasi kinerja Tahun 2025 sekaligus perencanaan program yang akan diusulkan pada APBD Tahun Anggaran 2026.

‎Pembahasan difokuskan pada sektor perekonomian daerah dan pelayanan publik yang dikelola BUMD.

‎Komisi B DPRD Bojonegoro menegaskan bahwa rapat kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja badan usaha milik daerah.

‎Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh program berjalan efektif, efisien, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

‎Capaian kinerja BUMD selama Tahun 2025 menjadi perhatian utama, termasuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎Selain itu, kualitas layanan kepada masyarakat juga menjadi indikator penting dalam evaluasi yang dilakukan.

‎Dalam rapat tersebut, Komisi B menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan usaha dan tata kelola perusahaan daerah.

‎DPRD mendorong agar setiap BUMD mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki secara maksimal dan berkelanjutan.

‎“BUMD harus dikelola secara profesional dan transparan agar mampu bersaing serta memberikan keuntungan bagi daerah,” ujar salah satu anggota Komisi B DPRD Bojonegoro.

‎Inovasi layanan dan peningkatan kinerja keuangan dinilai menjadi kunci menghadapi tantangan di tahun mendatang.

‎Selain evaluasi kinerja, Komisi B DPRD Bojonegoro juga menyoroti rencana program dan kegiatan yang akan dianggarkan pada Tahun 2026.

‎Sinkronisasi antara perencanaan BUMD dan kebijakan pembangunan daerah dinilai sangat penting agar anggaran tepat sasaran.

‎“Setiap program yang diusulkan harus selaras dengan prioritas pembangunan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas perwakilan Komisi B.

‎DPRD berharap BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *