BOJONEGOROtimes.Id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang digelar Rabu, 9 Juli 2025, menjadi ajang strategis bagi Bupati Setyo Wahono dalam menjawab seluruh pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam pidatonya, Bupati Wahono menyampaikan apresiasi terhadap kritik dan saran yang disampaikan legislatif.
Ia menilai hal itu sebagai wujud kemitraan yang sehat antara eksekutif dan DPRD, demi mendorong pembangunan Bojonegoro yang merata, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Terkait sumber pendapatan daerah, Wahono secara lugas mengakui dominasi dana transfer pusat dalam struktur APBD Bojonegoro.
Namun, ia menegaskan bahwa Pemkab tidak tinggal diam. Sejumlah upaya telah diluncurkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya:
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
- Digitalisasi sistem pembayaran.
- Optimalisasi aset dan BUMD.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi pengelolaan keuangan.
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur pajak.
“Dengan reformasi sistem yang transparan dan akuntabel, potensi PAD kita sangat besar untuk tumbuh pesat dalam waktu dekat,” ujar Wahono optimistis.
Soal belanja daerah, Bupati menegaskan bahwa pengalokasian anggaran telah dirancang sejalan dengan kebijakan nasional dan dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan RPJMD 2025–2029.
Ia memastikan setiap rupiah anggaran difokuskan untuk kegiatan produktif yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita tidak ingin ada program yang hanya bagus di atas kertas. Fokus kita adalah dampak nyata bagi warga,” tegasnya.
Mengenai pembiayaan, Wahono menjelaskan bahwa penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dilakukan secara selektif dan berdasarkan hasil audit resmi BPK.
Prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tetap menjadi pegangan utama.
Program “Masak, Makan Bersubsidi” juga menjadi sorotan.
Wahono menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Pelayanan Terpadu agar program ini berjalan optimal.
Tak hanya itu, jangkauan edukasi ke masyarakat juga diperluas, bekerja sama dengan koperasi, pelaku UMKM, dan pasar tradisional guna menekan inflasi melalui pembagian bibit, operasi pasar, dan kampanye gizi.
Dalam bidang pembangunan desa, Bupati menyambut baik dorongan DPRD agar ada pengawasan lintas sektor.
Ia menegaskan keterlibatan masyarakat sipil serta lembaga independen akan dioptimalkan untuk menghindari tumpang tindih program dan mencegah potensi penyimpangan.
Menutup jawabannya, Bupati Setyo Wahono menanggapi sorotan soal lambannya realisasi program.
Ia menjamin Pemkab akan melakukan percepatan secara menyeluruh, dengan menjunjung prinsip integritas, efisiensi, dan efektivitas.
“Kami sadar bahwa masyarakat menanti hasil, bukan janji. Maka dari itu, komitmen kami adalah menyelenggarakan pemerintahan yang bekerja, bukan sekadar merencanakan,” tandasnya.
Ia pun mengajak seluruh anggota DPRD untuk terus memperkuat kolaborasi, demi satu tujuan besar: kesejahteraan rakyat Bojonegoro. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,