Jamula Gagal Total: 360 Miliar Melayang, Jalan Lamongan Tetap Rusak

LAMONGAN – Program unggulan Pemkab Lamongan bertajuk “Jalan Mantap dan Alus” (Jamula) kini terancam menjadi bahan olok-olok publik.

‎Alih-alih membawa solusi, fakta terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur justru mengungkap kenyataan pahit: kemantapan jalan kabupaten di Lamongan hanya 55,14 persen, sisanya sebanyak 44,86 persen rusak ringan hingga rusak berat.

‎Angka ini menyentuh titik rawan, nyaris menyentuh garis merah 50 persen.

‎Bukannya melaju, kondisi infrastruktur jalan di Bumi Soto justru tertatih di antara kabupaten berlabel terburuk di Jatim, bersanding dengan Sampang (41,46%), Pacitan (58,25%), dan Pamekasan (58,35%).

‎Padahal, anggaran raksasa Rp360 miliar telah digelontorkan untuk proyek Jamula.

‎Dana itu bersumber dari pinjaman Bank Jatim dan APBD.

‎Tahap awal saja menyedot Rp200 miliar untuk 41 ruas jalan, namun hasilnya jauh dari kata memuaskan.

‎Warga pun mempertanyakan: ke mana larinya dana jumbo tersebut?

‎Bandingkan dengan Kota Surabaya yang nyaris tanpa jalan rusak (kemantapan 99,56%), atau Madiun (98,19%), Kota Malang, dan Sidoarjo yang berada di kisaran 95 persen ke atas.

‎Kesenjangan kualitas jalan Lamongan kian mencolok, menandai adanya masalah serius dalam manajemen proyek infrastruktur.

‎Kepala BPS Jatim, Zulkipli, menyatakan bahwa rerata kemantapan jalan kabupaten/kota di Jatim pada 2024 berada di angka 78,69 persen.

‎“Lamongan jauh di bawah rata-rata. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya tegas, Rabu (2/7/2025).

‎Ironisnya, meski jalan amburadul, pihak Pemkab bersikukuh bahwa anggaran tidak dipotong.

‎Sekda Lamongan, Mohammad Nalikan, bahkan menyebut tidak ada pengurangan anggaran.

‎“Anggaran tidak berkurang, hanya disesuaikan agar lebih efisien,” ucapnya.

‎Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan keluhan warga yang tiap hari harus berjibaku dengan lubang, jalan bergelombang, hingga ancaman kecelakaan.

‎Beberapa ruas jalan bahkan sudah bertahun-tahun rusak tanpa perbaikan.

‎Publik pun mulai mempertanyakan: apakah Jamula hanya slogan tanpa bukti? Jika Pemkab tak segera mengevaluasi dan membenahi, program ambisius ini akan berubah menjadi simbol kegagalan, membebani APBD dan menggerus kepercayaan masyarakat. (*)