Buruh Guncang Jakarta: KSPI Ultimatum Pemerintah, Siap Mogok Nasional

JAKARTA – Suara lantang kaum buruh kembali menggema di jantung Ibu Kota. Lebih dari lima ribu pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh turun ke jalan dan memadati area Plenary Hall JICC (Jakarta International Convention Center) pada Kamis (30/10/2025).

‎Aksi besar ini menjadi bentuk penegasan sikap buruh terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada pekerja.

‎Mereka menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen, serta pencabutan sistem outsourcing yang dinilai hanya menguntungkan korporasi besar.

‎Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak terus menutup mata terhadap kondisi jutaan pekerja yang terhimpit biaya hidup.

‎“Kesabaran kami ada batasnya. Bila suara buruh terus diabaikan, kami siap menggelar mogok nasional yang akan diikuti jutaan pekerja di seluruh Indonesia,” tegas Said Iqbal di hadapan ribuan massa aksi.

‎Ia menambahkan, aksi kali ini tidak hanya sekadar demonstrasi, melainkan konsolidasi nasional untuk memperkuat solidaritas gerakan buruh di berbagai daerah.

‎Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga berlangsung serentak di puluhan daerah seperti Bandung, Surabaya, Medan, Batam, hingga Papua.

‎Ribuan buruh di berbagai kota itu menuntut hal yang sama: hapus sistem outsourcing, tolak upah murah, dan sahkan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja.

‎Tiga Tuntutan Utama KSPI dan Partai Buruh:

‎1. Kenaikan Upah Minimum sebesar 8,5–10,5 persen.

‎2. Pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya (Outsourcing).

‎3. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi.

‎Meski berlangsung dengan damai, Said Iqbal menegaskan bahwa aksi ini bisa menjadi langkah awal menuju mogok nasional bila pemerintah tetap diam.

‎“Jika pemerintah masih bersikap pura-pura tidak mendengar, maka industri di Indonesia akan lumpuh. Kami siap hentikan produksi di 38 provinsi dan 300 kabupaten/kota,” ujarnya dengan tegas.

‎Aksi besar KSPI dan Partai Buruh ini menjadi penanda babak baru perjuangan kelas pekerja di Indonesia, yang menuntut keadilan ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan modal. (*)