BOJONEGOROtimes.Id – Tujuan utama pemerintah saat ini adalah memajukan wilayah pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas jenis usaha, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperkuat lembaga-lembaga yang terlibat dalam rantai produksi dan pemasaran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi ekonomi desa.
Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Jawa Timur pada Minggu (09/03/2025), di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dua menteri, Menteri Sosial dan Menteri ATR, turut hadir sebagai narasumber.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membuka langsung acara tersebut dan menyampaikan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih pada peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli mendatang.
“Terkait Koperasi Desa, para Bupati/Wali Kota mungkin telah berdiskusi dengan kepala desa mengenai detail program Koperasi Desa, terutama jika desa tersebut telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi. Kita perlu merumuskan format agar Koperasi Desa dapat berfungsi secara efektif,” ujarnya.
Khofifah menekankan pentingnya rencana pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih, yang sejalan dengan Asta Cita Presiden nomor dua, tiga, dan enam. Program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di pedesaan.
“Koperasi Desa Merah Putih bertujuan menjadikan desa sebagai motor penggerak pembangunan. Peluncurannya pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan puncak Hari Koperasi Nasional, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan,” jelasnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid, menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan tata ruang dan pelayanan pertanahan di Jawa Timur. “Mumpung belum rumit” masalahnya terutama mengenai tata ruang. Bencana banjir di Jakarta dan Bekasi saat ini bukan hanya disebabkan oleh perubahan tata ruang dan ekosistem di wilayah tersebut, tetapi juga oleh perubahan tata ruang dan ekosistem di wilayah hulu seperti Bogor dan Cianjur.
“Kita tidak ingin hal ini terjadi di Jawa Timur,” terutama karena Jawa Timur merupakan provinsi terbesar dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, jelasnya.
Rakor berlanjut hingga malam hari, dan setelah salat tarawih bersama di Gedung Negara Grahadi, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyampaikan materi tentang “Kebijakan Penggunaan Data Terpadu Status Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pembangunan Sekolah Rakyat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, turut hadir mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. (Az)
Bojonegorotimes.id adalah media online berbasis di Bojonegoro, serta fokus pada pemberitaan di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Sejak awal,