Berikut Daftar Desa di Kabupaten Bojonegoro Yang Terancam Tak Mendapatkan Program PTSL

BOJONEGOROtimes.Id – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan terkait pendaftaran tanah di seluruh wilayah tanah air. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan keamanan hak atas tanah bagi masyarakat, yang merupakan hal penting mengingat banyaknya sengketa dan konflik tanah yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini, PTSL diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengurangi ketidakpastian yang sering mengganggu penggunaan dan pemilikan tanah.

Melalui program PTSL, pemerintah berupaya untuk mempermudah warga dalam mengurus administrasi pertanahan. Salah satu manfaat utama yang ditawarkan oleh PTSL adalah kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah secara lebih cepat dan efisien. Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga memberi perlindungan hukum yang diperlukan bagi pemilik tanah. Dengan memiliki sertifikat, masyarakat dapat merasa lebih tenang dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan lahan mereka.

Pentingnya program ini tidak hanya terletak pada aspek legalitas, tetapi juga pada dampak sosial ekonomi yang dapat ditimbulkan. Dengan adanya kepastian hukum terhadap hak atas tanah, masyarakat dapat memanfaatkan tanah mereka untuk berbagai kegiatan produktif, seperti pertanian, perumahan, dan investasi. Oleh karena itu, PTSL juga memegang peranan yang signifikan dalam upaya pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah yang seringkali menyebabkan ketegangan di antara warganya. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kini menghadapi tantangan serius dengan adanya surat penundaan yang diterima oleh 38 desa. Surat tersebut mengakibatkan ketidakpastian bagi warga yang telah menunggu proses legalisasi tanah mereka. PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan akses terhadap hak milik tanah, tetapi penundaan ini berpotensi mengganggu tujuan tersebut.

Dampak dari penundaan program ini sangat terasa di kalangan masyarakat. Banyak warga yang mengandalkan PTSL untuk mendapatkan sertifikat tanah, yang merupakan dokumen krusial dalam transaksi jual beli tanah serta perlindungan hak atas kekayaan. Penundaan ini menimbulkan kecemasan, terutama di desa-desa yang terkena dampak, di mana ketidakjelasan mengenai status tanah dapat mengakibatkan sengketa di masa mendatang.

Reaksi masyarakat terhadap berita penundaan program PTSL cukup beragam. Beberapa warga mengungkapkan kekecewaan dan kebingungan mengenai langkah selanjutnya. Mereka merasa program ini seharusnya menjadi solusi bagi masalah kepemilikan tanah yang telah berlangsung lama di Bojonegoro. Diskusi di tingkat desa menjadi semakin intens, dengan banyak warga yang mulai mempertanyakan transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah terkait hal ini.

Pemblokiran anggaran dari pemerintah pusat terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Bojonegoro menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius. Anggaran yang terblokir ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat, terutama di 38 desa yang berpotensi tidak merealisasikan program ini. Pemblokiran ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksesuaian dokumen atau kebijakan yang tidak konsisten antara pemerintah pusat dan daerah. Faktor administratif dan teknis, seperti kurangnya koordinasi dalam pengelolaan dana, juga dapat menjadi penyebab yang signifikan.

Dampak dari pemblokiran anggaran sangat luas, terutama bagi masyarakat yang menunggu kepastian atas legalitas tanah mereka. Tanpa program PTSL, masyarakat berisiko terus menghadapi tuntutan klaim tanah yang tidak jelas, yang berpotensi menciptakan konflik sosial di tingkat desa. Pertahanan hak atas tanah menjadi krusial, mengingat tanah merupakan sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi banyak warga. Ketidakpastian ini dapat menghambat investasi lokal, menyebabkan stagnasi ekonomi, serta mengganggu program pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah lokal untuk melakukan tindakan strategis. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat juga harus ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dialog terbuka dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencari solusi. Melalui upaya bersama, diharapkan pemblokiran anggaran ini dapat diatasi dan program PTSL dapat dilaksanakan dengan baik, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Diperlukan rencana aksi yang jelas agar semua pihak memiliki tujuan yang sama. Dengan demikian, program PTSL di Bojonegoro dapat terwujud dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah mereka.

Berikut nama nama 38 desa di Kabupaten Bojonegoro yang gagal mendapatkan program PTSL dari Kementrian Agaria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro nomor, HP.02.01/291.35.22/II/2025 di antaranya:

1. Desa Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro

2. Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro

3. Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk

4. Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk

5. Desa Talok, Kecamatan Kalitidu

6. Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu

7. Desa Baureno, Kecamatan Baureno

8. Desa Kalisari, Kecamatan Baureno

9. Desa Pasinan, Kecamatan Baureno

10. Desa Banjaranyar, Kecamatan Baureno

11. Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno

12. Desa Banaran, Kecamatan Malo

13. Desa Brabowan, Kecamatan Gayam

14. Desa Cengungklung, Kecamatan Gayam

15. Desa Padangan, Kecamatan Padangan

16. Desa Terate, Kecamatan Sugihwaras

17. Desa Wedoro, Kecamatan Sugihwaras

18. Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas

19. Desa Ngampel, Kecamatan Kapas

20. Desa Kedungrejo, Kecamatan Sumberrejo

21. Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo

22. Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberrejo

23. Desa Mejuwet, Kecamatan Sumberrejo

24. Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru

25. Desa Cengkir, Kecamatan Kepohbaru

26. Desa Mudung, Kecamatan Kepohbaru

27. Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru

28. Desa Trenggulunan, Kecamatan Ngasem

29. Desa Ngantru, Kecamatan Ngasem

30. Desa Tengger, Kecamatan Ngasem

31. Desa Mojorejo, Kecamatan Ngraho

32. Desa Sidorejo, Kecamatan Sukosewu

33. Desa Semenkidul, Kecamatan Sukosewu

34. Desa Kedewan, Kecamatan Kedewan

35. Desa Sroyo, Kecamatan Kanor

36. Desa Gondang, Kecamatan Gondang

37. Desa Duwel, Kecamatan Kedungadem

38. Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman. (aj/yen)